Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan
Garis kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju daripada di negara berkembang.
Hampir setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi kemiskinan.
Batas garis kemiskinan yang saat ini ditetapkan pemerintah, yakni berpenghasilan Rp 212.000 per orang dipertanyakan kalangan DPR RI. Batas garis kemiskinan itu terlalu rendah karena orang yang berpenghasilan pada level upah minimum provinsi terendah pun belum tentu sejahtera.
"Upah minimum provinsi terendah itu di Jawa Tengah yakni Rp 675.000, sedangkan batas garis miskin Rp 212.000. Apakah orang yang berpenghasilan Rp 300.000 mau digolongkan hidup layak? Belum tentu mau," kata anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfhie Ofp, Kamis (9/6/2011) di Jakarta.
Dolfhie berbicara dalam Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri Keuangan Agus Darmawan Wintarto Martowardojo dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisyahbana.
Menurut Dolfhie, standar kemiskinan saat ini perlu ditinjau ulang, sebab Indonesia kerap mengubah-ubah standar. Akibatnya fatal karena angka kemiskinan pernah naik dari 11,3 persen pada 1996 menjadi 12 persen pada tahun 1998, hanya karena Badan Pusat Statistik (BPS) mengubah metode perhitungannya. "Kalau sekarang BPS menggunakan garis kemiskinan Rp 212.000, bagaimana orang Papua Barat yang UMR-nya sudah Rp 1.410.000," katanya.
Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Andi Rachmat mengemukakan, kondisi kependudukan menunjukkan kerentanan karena penduduk golongan nyaris miskin (near poor) semakin meningkat dalam tiga tahun terakhir ini. Kenaikan golongan hampir miskin itu patut diwaspadai karena berpotensi menimbulkan keresahan sosial.
"Golongan hampir miskin itu bisa jadi orang-orang lulusan SMP, sangat rentan terhadap kenaikan inflasi, seperti pegawai golongan rendah. Selain itu, semakin banyak ibu rumah ta ngga yang bekerja, variabel ini perlu diperhitungkan karena menunjukkan adanya tekanan pada kaluarga yang memaksanya harus bekerja," ungkapnya.
Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Harry Azha Azis mengutarakan, kemiskinan itu tidak berubah-ubah karena di setiap provinsi tetap ditemukan penduduk miskin. Contoh yang mengenaskan adalah tingkat kemiskinan di Papua Barat yang masih 34,88 persen; Papua 36,8 persen; Nanggroe Aceh Darussalam 20,96 persen; dan Gorontalo 23,19 persen.
"Kalau terus-menerus seperti itu, maka pemerintah harus serius dengan fokus pada penurunan kemiskinan itu di kantong-kantong kemiskinan itu," katanya.

makalah Kemiskinan Download

Jakarta memang sangat kontras, dan salah satu sisi kontras Jakarta adalah ketika kemiskinan dan kemakmuran bercampur menjadi satu, berpadu dan tersaji sebagai potret kehidupan di berbagai sudut kota. Perbedaan antara si kaya dan si miskin bagaikan langit dan bumi. Jika pada tahun 2009 13 persen penduduk Jakarta berpenghasilan di atas US$ 10.000, pada saat yang sama ada sekitar 3,62 persen penduduk yang justru berpenghasilan kurang dari 316.963 rupiah per bulan
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin Jakarta mencapai 363,42 ribu orang (3,75 persen), meningkat sebesar 51,24 ribu dari tahun sebelumnya yang mencapai 312,18 ribu orang (3,48 persen).
Jumlah orang miskin di atas kemungkinan masih under estimate (di bawah perkeriaan), karena survei kemiskinan yang dilakukan BPS menggunakan pendekatan rumah tangga. Penduduk yang tinggal di bawah kolong tol atau yang sama sekali tidak memiliki tempat tinggal, yang jumlahnya cukup banyak, kemungkinan besar tidak terwakili dalam hasil survei. Singkat kata, jumlah penduduk miskin Jakarta bisa lebih tinggi dari angka BPS di atas.
Semakin meningkatnya tingkat kriminalitas dan konflik sosial antar warga (tawuran) di Jakarta belakangan ini sedikit banyak dipicul oleh persoalan kemiskinan dan pengangguran. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, kemiskinan di Jakarta adalah fenomena kemiskinan kota (urban poverty), dimana penduduk miskin cenderung terkumpul pada daerah pemukimam kumuh, bantaran kali, dan pesisir pantai. Kemiskinan di Jakarta muncul sebagai akibat dari berbagai dimensi (multi dimensi) seperti tingkat pendapatan yang rendah, kondisi kesehatan yang buruk, pendidikan rendah, kerawanan atau ketidak-amanan individu dan tempat tinggal, serta ketidakberdayaan.

Data Kemiskinan Indonesia

Data Kemiskinan
JAKARTA - Verifikasi data base golongan masyarakat miskin terbaru yang dilakukan oleh Badan Pusat Statisik (BPS), baru mencapai sekitar 40 persen. Data base ini, nantinya akan diberikan ke pemerintah untuk program kemiskinan.

Kepala BPS Rusman Heryawan menjelaskan, ada kuota yang diberikan pemerintah pada data rumah tangga mulai dari yang miskin sampai 50 persen.

"Jadi kalau di Indonesia misalnya ada 100 rumah tangga, kita harus ada by name, by address, 50 persen dari mereka. Total dari 240 juta penduduk dibagi ukuran keluarga empat orang, berarti kita ada 60 juta rumah tangga. Kalau 50 persen berarti kita harus punya, dari bawah ke tengah, jadi pemerintah ada pilihan-pilihan," urainya ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (13/9/2011).

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam verifikasi ini, identifikasi dilakukan tidak secara individual, namun dengan domainnya rumah tangga. Selain itu, dalam identifikasinya, yang dilakukan berbeda dari yang sebelumnya. "Identifikasinya langsung, dia layak rumah tangga sasaran deket kemiskian atau setengah miskin. Kalau sekarang tidak, itu yang kita liat," tambahnya

Rusman menambahkan, sebelumnya, data base rakyat miskin sendiri dimiliki oleh setiap kelembagaan pemerintah. Dengan selesainya verifikasi data ini, lanjutnya, maka data base yang digunakan kementrian hanya satu, yakni dari BPS.

"Jadi kita nyusun databasenya nanti yang gunakan kementerian lembaga. Jadi program sektroral nanti, dari kementerian kesehatan, bulog, kesra, sosial, itu punya ukuran sendiri2, kita cuma sediakan 50 juta," tutupnya.

Tingkat kemiskinan

TINGKAT KEMISKINAN DI INDONESIA
Banyak sekali kemiskinan dan kelaparan di indonesia dan setiap tahun pun meningkan , itu di sebabkan tidak meratanya lapangan pekerjaan dan lemahnya pekrjaan pemerintahan indonesia . pemerintah juga banyak yg tidak peduli dengan kemiskinan yg melanda di indonesia karena di sibuk dan mementingakan pekerjaanannya di bandingkan mengurus keadaan keluarga miskin di negara kita ini , banyak juga tempat tinggal mereka yg di gusur akibat pembangunan gedung gedung baru , akibatnya banyak pengemis dan keluarga miskin di pinggiran jakarta melakukan minta minta atau mengamen . banyak hal negativ dari kemiskinan tersebut antara lain krimnalitas terus bertingkat di karekan banyak orang miskin nekat untuk melakukan kriminal untuk mencukupi hidupnya dengan cara mencuri , negara kita pun tercemar dalam tingkat kemiskinan dan kekrimanal yg tinggi .
sumber : koran tempo selasa 20 desember 2010
pendapat saya : pemerintah harus membuka lapangan pekerjaan yg sebanyak banyak agar warga miskin bisa berpendapatan karna setiap tahun urbanisasi di indonesia terus meningkat
angka kemiskinan indonesia versi belanda
menurut menteri belanda, penduduk miskin indonesia berjumlah 100 juta orang.
pemerintah kerajaan belanda berbeda dalam memperhitungkan angka kemiskinan di indonesia. menurut negara yang pernah menjajah indonesia tiga setengah abad itu, penduduk miskin indonesia berjumlah 100 juta orang.

"kenapa belanda fokus bekerja sama di indonesia, karena dari segi pembangunan, indonesia merupakan negara yang sangat penting," kata menteri urusan eropa dan kerja sama pembangunan belanda, ben knapen, saat konferensi pers di kantor kementerian koordinator bidang perekonomian di jakarta, selasa, 5 juli 2011.
menurut dia, dengan perhitungan penduduk miskin itu, kerja sama dalam segi sosial dan ekonomi dapat mengurangi angka kemiskinan di indonesia.

namun, menteri koordinator bidang perekonomian, hatta rajasa, mengatakan, menteri asal belanda itu keliru dalam memperhitungkan angka kemiskinan di indonesia. "kami perlu mengklarifikasi penyampaian ben knapen yang berdasarkan data standar eropa. kami tetap menggunakan data sesuai kajian bps yang angka resminya 30 juta," kata hatta.

apalagi, hatta menambahkan, bps baru saja meluncurkan data terbaru untuk angka kemiskinan penduduk indonesia. "yakni, dari 13,3 persen turun menjadi 12,9 persen dan kita harus menggunakan data itu," ujarnya.

selain itu, dia mengatakan, dengan mendorong pertumbuhan ekonomi, upaya tersebut dapat menolong angka kemiskinan. "program-program kita tidak semua didorong ke sektor pertumbuhan, tapi juga untuk menyelamatkan masyarakat dari yang mendekati kemiskinan menjadi meninggalkan kemiskinan," ujar hatta. (art)