JAKARTA - Verifikasi data base golongan masyarakat miskin terbaru yang dilakukan oleh Badan Pusat Statisik (BPS), baru mencapai sekitar 40 persen. Data base ini, nantinya akan diberikan ke pemerintah untuk program kemiskinan.
Kepala BPS Rusman Heryawan menjelaskan, ada kuota yang diberikan pemerintah pada data rumah tangga mulai dari yang miskin sampai 50 persen.
"Jadi kalau di Indonesia misalnya ada 100 rumah tangga, kita harus ada by name, by address, 50 persen dari mereka. Total dari 240 juta penduduk dibagi ukuran keluarga empat orang, berarti kita ada 60 juta rumah tangga. Kalau 50 persen berarti kita harus punya, dari bawah ke tengah, jadi pemerintah ada pilihan-pilihan," urainya ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (13/9/2011).
Lebih lanjut dia mengatakan, dalam verifikasi ini, identifikasi dilakukan tidak secara individual, namun dengan domainnya rumah tangga. Selain itu, dalam identifikasinya, yang dilakukan berbeda dari yang sebelumnya. "Identifikasinya langsung, dia layak rumah tangga sasaran deket kemiskian atau setengah miskin. Kalau sekarang tidak, itu yang kita liat," tambahnya
Rusman menambahkan, sebelumnya, data base rakyat miskin sendiri dimiliki oleh setiap kelembagaan pemerintah. Dengan selesainya verifikasi data ini, lanjutnya, maka data base yang digunakan kementrian hanya satu, yakni dari BPS.
"Jadi kita nyusun databasenya nanti yang gunakan kementerian lembaga. Jadi program sektroral nanti, dari kementerian kesehatan, bulog, kesra, sosial, itu punya ukuran sendiri2, kita cuma sediakan 50 juta," tutupnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan anda berkomentar, namun tetap jaga kesopanan dengan tidak melakukan komentar spam.