Jenis kemiskinan

Jenis-Jenis Kemiskinan
Dari ukuran kehidupan modern pada masa kini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan-kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern. Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya mempunyai 49,5 juta jiwa penduduk yang tergolong miskin (Survei Sosial Ekonomi Nasional / Susenas 1998). Jumlah penduduk miskin tersebut terdiri dari 17,6 juta jiwa di perkotaan dan 31,9 juta jiwa di perdesaan. Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan "buatan" terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin.Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya.
A. Dampak Kemiskinan
    Diakui bahwa sejak krisis ekonomi tahun 1997 jumlah penduduk miskin di Indonesia meningkat.  Kemiskinan yang terjadi di Indonesia menyebabkan cakupan gizi rendah, pemeliharaan kesehatan kurang, lingkungan buruk, dan biaya untuk berobat tidak ada.

B. Jenis-jenis Kemiskinan
    Secara umum, jenis-jenis kemiskinan dapat dibagi menjadi dua, yaitu kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Pertama, kemiskinan absolut, di mana dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tertentu. Kedua, kemiskinan relatif, yaitu pangsa pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing golongan pendapatan. Berbeda dengan kemiskinan absolut, kemiskinan relatif bersifat dinamis dan tergantung di mana seseorang tinggal.
Untuk lebih mengetahui secara pasti tingkat kemiskinan suatu masyarakat maka diciptakan indikator kemiskinan atau garis kemiskinan. Di Indonesia, garis kemiskinan BPS menggunakan dua macam pendekatan, yaitu pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) dan pendekatan Head Count Index.

Program Pengentasan Kemiskinan

Program Pengentasan Kemiskinan

Millenium Challenge Corporation (MCC) Program menjadi bagian penting bukan hanya untuk membantu pengembangan sumber daya di Indonesia, tetapi juga mendukung program pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Berikutnya, analisis ini akan membantu pengembangan program pertumbuhan ekonomi yang lebih variatif; juga membantu proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-1014 yang sedang berjalan.
Selain itu, workshop ini menyediakan kesempatan yang sangat penting bagi para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan implikasi-implikasi kebijakan sehubungan dengan program-program pengentasan kemiskinan. Pemerintah telah mengembangkan beberapa program pengentasan kemiskinan, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada 2010 yang akan datang, telah dialokasikan dana PNPM mencapai Rp 13 triliun yang akan disalurkan ke 6000 kecamatan lebih. Pada tahun yang sama, telah disiapkan dana program KUR sebesar Rp 100 triliun untuk membantu pembiayaan usaha kecil yang merupakan 98,9% entitas bisnis di Indonesia.
Kebijakan tersebut telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Pada tahun 2006 sekitar 39,3 juta atau 17,75% masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dan pada tahun 2008 turun menjadi 34,96 juta atau 15,42%.
Masalah kemiskinan dan kesenjangan pembangunan akan tetap menjadi agenda utama pemerintah. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), distribusi beras rakyat miskin (raskin), dan PNPM, belum maksimal menurunkan angka kemiskinan, karena pelayanan belum sistematik dan saling tumpang tindih.

"Prgoram-program itu belum efektif, belum maksimal. Sistem yang ada saat ini masih acakadut," jelasnya saat perbincangan dengan detikFinance saat ditemui di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (20/12/2009).

Menurutnya, program pengentasan kemiskinan macam BOS, jatah raskin, BLT dan khususnya PNPM, tidak secara nyata terserap oleh masyarakat kurang mampu. Khusus program PNPM, dirinya mengkritisi bagaimana alokasi dana yang diberikan, sebagian besar untuk pembangunan fisik. Padahal implementasi di lapangan, langkah ini tidak berdampak langsung bagi masyarakat miskin.

Masyarakat yang tergolong lebih mampu, punya kesempatan yang lebih besar dalam menjalankan pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan lainnya. "Rakyat miskin hanya terkena dampak tidak langsung. Hanya 30% pengembangan ekonomi keluarga miskin. Karena penyaluran kredit melalui perbankan, hingga hanya 25% masyarakat miskin yang dapat memanfaatkannya. Apalagi KUR di perbankan masih menganut sistem agunan. Hal ini juga sama dengan kebijakan raskin," paparnya.

"Jadi tidak hanya yang formal saja yang dapat kesempatan. Tentu program ini nantinya akan baik untuk masyarakat," imbuhnya.

Program Pengentasan Kemiskinan Tak Tepat Sasaran
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal mengakui program pengentasan kemiskinan terutama di daerah masih belum optimal. Hal itu disebabkan banyaknya program pengentasan kemiskinan yang masih tidak tepat sasaran.

"Masih ada masalah kemiskinan karena ada program yang tak tepat sasaran. Raskin misalnya yang harusnya tidak menerima malah menerima, atau sebaliknya. Namun, kata dia, pemerintah terus melaksanakan program kemiskinan yang dibagi menjadi empat kluster. Pengentasan kemiskinan juga mendorong terwujudnya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) hingga tahun 2025.

Pengiriman TKI di tunda

DENPASAR - Keputusan penundaaan sementara (moratorium) pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI), sangat bergantung sejauh mana perubahan sikap pemerintah Arab Saudi dalam penanganan kasus-kasus pidana yang melibatkan TKI.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Linda Amalia Sari Gumelar mengatakan, sampai saat ini pemerintah masih menghentikan pengiriman TKI ke Arab Saudi.

"Moratorium TKI dilakukan sampai ada perubahan sikap pemerintah Arab Saudi," tegas Linda usai membuka seminar regional dengan tema perang terhadap eksploitasi seksual anak di Kuta, Bali Jumat (4/11/2011).

Banyaknya kasus yang membelit para TKI di Arab Saudi seperti dalam kasus pembunuhan yang berujung hukuman mati, merupakan dasar pertimbangan moratorium TKI.

Karena itu, kini pemerintah lewat Satgas yang telah dibentuk terus berupaya melakukan lobi-lobi ke pemerintah Arab Saudi agar hukuman mati tidak dijatuhkan ke TKI. "Kita berharap minimal hukuman mati itu ditunda," katanya menambahkan.

Diakui Linda, pemerintah Indonesia sangat memahami sistem hukum yang berlaku di Arab Saudi. Karena memang, setiap negara punya sistem hukum sendiri seperti halnya dalam kasus pembunuhan.

Peluang lolosnya para TKI dari ancaman hukuman mati tersebut, sambung Linda juga dipengaruhi oleh sikap keluarga korban.

Harus ada kemauan keluarga korban untuk dapat memaafkan atas perbuatan pidana yang dilakukan TKI. "Ini yang terus kita dorong agar supaya keluarga korban mau memaafkan," tegasnya.

Menyinggung sampai kapan moratorium TKI diberlakukan pemerintah, Linda mengatakan akan ditentukan pula sejauh mana keberhasilan kerja tim Satgas dalam melobi Arab Saudi untuk penundaan atau penghapusan hukuman mati bagi TKI.

Saat ini Satgas terus intensif melakukan berbagai pendekatan dan lobi-lobi seperti dengan keluarga korban pembunuhan di Arab Saudi . "Moratorium tunggu sampai situasi lebih baik dan kita siap untuk itu," pungkasnya.

(amr) okezone.com

Beternak lele dengan program moratorium TKI

Budidaya Lele Program Moratorium TKI
CIANJUR–Budidaya lele di Cianjur dinilai bisa diarahkan menjadi salah satu alternatif program padat karya. Hal ini jika moratorium tenaga kerja Indonesia (TKI) ke Arab Saudi diberlakukan pemerintah per 1 Agustus 2011 nanti.
Dasarnya, saat ini tengah terjadi peralihan besar-besaran budidaya ikan air tawar ke budidaya lele di Cianjur. Berkaitan dengan hal itu, seandainya moratorium TKI diberlakukan, ratusan bahkan ribuan calon TKI/TKW Cianjur bisa dialihkan untuk membudidayakan lele.
Kepala Bidang Perikanan Dinas Perikanan Peternakan dan Kelautan Kabupaten Cianjur Achmad Tantan Sofawie mengatakan, di Cianjur saat ini tengah terjadi peralihan budidaya ikan air tawar ikan Lele, menjadi satu diantara budidaya favorit masyarakat saat ini.
“Kami menyebutnya peralihan ini sebagai revolusi biru. Artinya, saat ini masyarakat mulai meminati pembudidayaan lele, karena daya tahannya cukup kuat, dan dari segi pembiayaannya pun cukup murah,” kata Achmad beberapa waktu lalu.
Menurutnya, sejak beberapa bulan terakhir kerap mendapatkan undangan dari masyarakat di Cianjur untuk memberikan penyuluhan terkait pengembangan budi daya lele. Tak hanya di wilayah pelosok saja. Beberapa masyarakat yang tinggal di kaki gunung atau bukit pun sudah mulai meminati ternak lele.
“Sekarang, masyarakat yang tinggal di kaki Gunung Managgel, sudah mulai banyak yang beternak lele. Padahal kan itu daerah perbukitan. Kita menyiasatinya menggunakan pola terasering. Tak hanya itu, masyarakat di daerah-daerah perumahan juga banyak yang memanfaatkan lahan kecil untuk membudidayakan lele,” ujarnya.
Dia menilai, dengan kondisi meningkatnya pembudidaya Lele. Budidaya ini bisa dijadikan program alternatif jika per 1 Agustus 2011 nanti moratorium TKI ke Arab Saudi diberlakukan. “Program padat karya bisa dilakukan dalam berbagai bentuk, mudah-mudahan saja budidaya lele ini bisa menyerap tenaga kerja,” tuturnya.
Sementara itu, Abdul Hakim (25), pemilik budi daya ikan lele menuturkan, membudidakayan ikan lele sangat menguntungkan. Apalagi, anggaran yang dibutuhkan selama budidaya tidak terlalu tinggi. “Asalkan kita ulet dan sungguh-sungguh, dalam budidaya ini pasti akan untung,” paparnya.(den/radar sukabumi.com)

NUNUKAN,tribunkaltim.co.id- Sebagai dampak moratorium pengiriman Tenaga Kerja Indonesia (TKI) keluar negeri, pemerintah pusat melaksanakan pelatihan keterampilan.


Kabupaten Nunukan menjadi satu-satunya daerah di Kaltim yang terpilih untuk pelaksanaan program dimaksud. Pelatihan tata rias pengantin dan pelatihan menjahit, diberikan kepada 120 peserta dari dua pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di daerah perbatasan RI-Malaysia ini.


Puluhan ibu yang mayoritas mantan TKI asal Malaysia, duduk di kursi plastik berjajar rapi, di salah satu ruangan PKBM Imanuel, Jalan Pong Tiku, Kampung Tator, Kecamatan Nunukan.


Mereka sedang serius mendengarkan pemaparan dari Bambang Eko Wahyudi, bagian dari Tim Pengembang Kewirausahaan Direktorat Kursus Ditjen PAUDNI Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.


Sekitar 60 orang yang mengenakan seragam kaos oblong hijau dan merah muda ini, sebentar lagi akan memulai pelatihan keterampilan kecakapan hidup. Mereka khusus dilatih tata rias pengantin, sebagai bekal mereka untuk berwira usaha.


Sebelumnya, penyelenggaraan program pendidikan kecakapan hidup bagi pemuda produktif ini dibuka Kepala Bidang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan Nunukan Ahmad.

Program Moratorium TKI

Jakarta - Menteri Perburuhan Arab Saudi Adel Muhammad Faqieh diutus Raja Abdullah bin Abdul Aziz Al Saud menemui Presiden SBY. Pertemuan digelar untuk membicarakan perlindungan TKI. Kedua negara sepakat konsisten akan mencabut moratorium jika MoU perlindungan TKI selesai.

"Jadi tadi intinya menuju MoU untuk pembenahan penempatan tenaga kerja. MoU ada dua, antara swasta dengan swasta dan negara dan negara. Belum dua-duanya. Kalau moratorium dicabut, harus selesai MoU-nya," kata Menakertrans Muhaimin Iskandar.

Berikut ini wawancara wartawan dengan Muhaimin yang baru saja usai mendampingi Presiden menemui Menteri Perburuhan Saudi di Istana Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (8/11/2011):

Moratorium TKI ke Saudi masih berlaku?

Moratorium TKI ke Saudi tetap berlaku. Larangan bekerja di Arab Saudi khusus penata laksana rumah tangga. Sektor formal tidak ada masalah. Sektor penata laksana rumah tangga ini baru bisa dibuka kembali apabila beberapa hal bisa kita sepakati.

Yang pertama adalah MoU antara Indonesia dan Arab Saudi. Yang kedua penataan sistem antara pihak swasta Indonesia, Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) dan Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) dan agensi Arab Saudi. Disepakati kedua negara akan memperbaiki dan menata agensi-agensi penempatan. Kita sudah membekukan banyak agensi atau PJTKI yang tidak qualified. Setelah dua hal ini tercapai baru bisa dibuka penempatan penata laksana rumah tangga di Saudi.

Rapat dengan pihak Arab Saudi terkait dengan apa?

Pertemuan dengan utusan Raja Saudi menyampaikan salam dan upaya kerja sama kedua negara kepada Presiden. Presiden menyampaikan juga tentang itu tadi, bagaimana MoU bisa dilaksanakan dengan baik kalau ada warga kita yang dihukum mati di Saudi, sejauh mungkin bisa dicarikan pengampunan.

Kata pihak saudi, pengampunan bisa dilakukan kalau keluarga pihak yang terbunuh memaafkan. Karena itu caranya adalah Indonesia dan Saudi harus melobi keluarganya agar memberikan maaf kepada TKI.

Tadi kita sampaikan agar dilakukan permaafan, tapi jawaban pemerintah Saudi kita sama-sama mendekati keluarga korban pembunuhan. Yang punya hak memafaakan adalah keluarga korban pembunuhan.

Jadi Kerajaan Saudi tidak bisa memberikan jaminan kepada Indonesia?

Kerajaan sifatnya hukum privat, bukan hubungan pemerintah dengan rakyatnya. Solusinya adalah kedua pemerintah melobi keluarga. Kita selalu mendampingi dari awal persidangan.

Tapi bagaimana posisinya jika PRT dalam situasi membela diri?�

Kasusnya berbeda-beda. Ada yang teraniaya kemudian melawan, tapi ada juga yang mengambil uang dan membunuh. Jadi variasi, tidak bisa digeneralisasi.

Bagaimana dengan kasus TKI Tuti Tursilawati?

Sampai hari ini hasil dari Satgas. Ancaman hukuman mati kepada Tuti karena dia memang membunuh dan mengambil uang dari korban.

Bukankah dia membunuh karena ada sebabnya?

Tapi dia mengambil uang korban juga. Kita berusaha agar keluarga memberikan maaf.

Bagaimana peluangnya?

Sangat tidak bisa diprediksi, karena sampai saat ini keluarga masih meminta untuk dilaksanakan eksekusi. Tapi kita berharap ada penundaan. Pemerintah melobi.

Pemerintah Saudi melobi agar moratorium dihentikan?

Tidak. Kedua pemerintah sama-sama mengerti moratorium itu sebagai jalan terbaik untuk memperbaiki, menyempurnakan dan menata pelaksanaan penempatan swasta.

Untuk menyelamatkan TKI yang terkena ancaman hukuman mati ada usulan diselesaikan oleh pimpinan negara tertinggi?

Sudah. Tadi kan itu utusan resmi Raja. Jadi ada pesan Presiden kepada Raja bahwa kalau bisa diampuni atau ditunda. Tapi jabawan dari sana, sejauh kewenangan Raja, Raja akan menggunakan kewenangan itu. Tapi kalau sudah soal keluarga korban yang dibunuh, kita sama-sama melobi keluarga.

Jadi tadi intinya menuju MoU untuk pembenahan penempatan tenaga kerja. MoU ada dua, antara swasta dengan swasta dan negara dan negara. Belum dua-duanya. Kalau moratorium dicabut, harus selesai MoU-nya.

Targetnya?

Belum ada. Semaksimal mungkin. Ini baru tiga kali pertemuan official meeting.
Baca Juga:
Berternak lele dengan program moratorium TKI
Pengiriman TKI ke arab di tunda

Kasus Kemiskinan

Kasus Kemiskinan di Indonesia

Kemiskinan merupakan salah satu masalah pokok dalam pembangunan di Indonesia. Masalah kemiskinan menjadi isu sentral terutama setelah Indonesia dilanda krisis ekonomi memuncak pada periode 1997-1998. Kemiskinan juga merupakan suatu keadaan yang sering dihubungkan dengan kebutuhan, kesulitan dan kekurangan berbagai keadaan kehidupan. Meskipun kemiskinan yang paling parah terhadap keadaan berkembang, ada bukti tentang kehadiran kemiskinan di setiap region.
Di Negara-negara maju, kondisi ini menghadirkan tuna wisma / gelandangan yang menempati daerah-daerah kumuh (skun area) di pinggiran kota. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan maupun bukan makanan. Standar ini disebut garis kemiskinan, yaitu nilai pengeluaran konsumsi kebutuhan dasar, ditambah nilai pengeluaran untuk kebutuhan dasar dan bukan makanan yang paling pokok. Kekeliruan yang sering kali adalah kemiskinan didefinisikan hanya sebagai fenomena ekonomi dalam arti rendahnya penghasilan / tidak memiliki mata pencaharian, kompenen alam yang tidak mendukung, misalnya tanah pertanian tidak subur, berkurangnya daerah serapan air serta komponen sosial yang berupa penduduk, tehnologi dan transportasi yang rendah.
Dalam pendekatan tentang keruangan dan perencanaan, bahwa faktor-faktor yang menguasai penyebaran dan bagaimanakah pola tersebut dapat diubah agar penyebaran lebih efisien dan lebih wajar (Bintarto; Surastopo, 1983:12). Analisis keruangan yang harus diperhatikan antara lain penyebaran penggunaan ruang yang telah ada dan penyediaan ruang yang akan digunakan untuk berbagai kegunaan yang dirancang. Pendekatan tersebut memperoleh penguatan dalam GBHN 2000-2004 dan propenas 2001-2004, yaitu kajian kemiskinan dilakukan dengan pendekatan bahwa masyarakat memperoleh ruang utuk menentukan pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuan diri mereka masing-masing. Upaya pembagunann perlu diarahkan pada penciptaan suatu lingkungan yang memungkinkan masyarakat untuk menikmati kehidupan yang lebih baik, dan sekaligus memperluas pilihan yang dapat dilakukan oleh setiap anggota masyarakat.


Upaya Penanganan/Pemecahan Masalah.
Untuk mendorong perekonomian rakyat, banyak para ahli yang menyarankan agar paket-paket deregulasi dapat secara langsung membantu atau mendorong tumbuhnya perekonomian rakyat, sekaligus untuk mengatasi kesenjangan antara golongan ekonomi kuat dengan golongan ekonomi lemah. Untuk itu, selain perlunya peranan pemerintah, maka pengembangan keswadayaan masyarakat juga penting artinya. Pengembangan keswadayaan masyarakat selain memerlukan kebijakan publik yang menyentuh kepentingan masyarakat, inisiatif dari bawah, yang berasal dari masyarakat, juga diperlukan.
Program perkreditan, seperti Kredit Investasi Kecil (KIK), Kredit Usaha Kecil (KUK), Kredit Modal Kerja Permanen (KMKP), Kredit Umum Pedesaan (Kupedes), dan program perkreditan lainnya yang melekat dengan program BIMAS dan INMAS merupakan bagian dari usaha menggerakkan ekonomi rakyat. Namun hal tersebut masih perlu dikembangkan dan masih memerlukan kajian, terutama yang menyangkut efektifivitasnya. Kebijakan perkreditan untuk golongan ekonomi lemah ini sering mendapat kritikan, terutama faktor bunga yang terlalu tinggi atau bunga terlalu rendah, sehingga tidak mendorong petani untuk menggunakan fasilitas kredit tersebut untuk meningkatkan usaha produktif.
Kebijakan ekonomi makro juga mempengaruhi proses pemerataan adalah kebijakan di sektor perpajakan. Pertanyaan yang sering muncul adalah sejauh mana kebijakan di sektor perpajakan dapat mengurangi beban golongan ekonomi lemah dan sejauh mana pengalokasian penerimaan pajak dalam program-program yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan. Sistem perpajakan progresif yang telah diberlakukan dinilai positif untuk dikembangkan terus, karena selama ini kebijakan sektor tersebut dianggap masih belum adil. Sebagai contoh, golongan masyarakat miskin membayar pajak hampir sama dengan masyarakat yang tingkat penghasilannya sekitar 10 kali lipat.
Proyek-proyek Inpres juga merupakan salah satu sarana yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong program pengentasan kemiskinan, namun efektivitas dan manfaatnya terhadap golongan masyarakat miskin masih perlu ditingkatkan. Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dikenalkan mulai awal tahun sembilan puluhan merupakan upaya mendorong perekonomian rakyat, terutama untuk meningkatkan kemampuan permodalan dan usaha masyarakat miskin. Mengingat keberadaan program ini masih pada tahap permulaan, maka perkembangan dan keberhasilannya masih memerlukan pengamatan lebih lanjut. Itu pula yang turut melatarbelakangi lahirnya Program Pembangunan Prasarana/Sarana Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan saat ini sudah pada periode Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).
Menciptakan lapangan kerja untuk orang miskin ,agar terkurangnya kemiskinan yang berada di suatu Negara,dan memberi pendidikan agar mereka tahu bertapa pentingnya pendidikan bagi manusia, agar tidak di bodohi oleh orang lain,dan membuat rencana untuk memperkcil kemiskinan

Definisi Kemiskinan

Definisi kemiskinan Versi Indonesia
Pertama adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya. Standar penilaian kemiskinan relatif merupakan standar kehidupan yang ditentukan dan ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal serta mereka yang berada dibawah standar penilaian tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sedangkan standar penilaian kemiskinan secara absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhaan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. source: analisis dan penghitungan tingkat kemiskinan, bps.
Definisi kemiskinan Indonesia, Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional 2008, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 35 juta jiwa. Kebutuhan hidup minimal itu adalah kebutuhan untuk mengkonsumsi makanan dalam takaran 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan minimal non makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan dan transportasi.

"Jadi ada kebutuhan makanan dalam kalori dan kebutuhan non makanan dalam rupiah. Kalau rupiahnya yang terakhir adalah Rp 182.636 per orang per bulan,"

Dengan definisi itu, jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2008 mencapai 35 juta jiwa.Angka itu merupakan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional, Susenas dengan sampel hanya 68.000 rumah tangga, padahal jumlah rumah tangga di Indonesia mencapai 55 juta.

"Ada yang tidak diperhitungkan, perusak-perusak kalori. Itu sebenarnya negatif. Dia bisa mengatakan belanjanya sekian, tetapi di dalamnya ada enam-tujuh batang rokok," kata Kresnayana Yahya.
Blog dengan ID 26250 Tidak ada

Menjadi isu politik

Jumlah dan garis kemiskinan versi BPS sering menjadi perdebatan dan menjadi isu politik yang panas.Terutama di musim kampanye seperti tahun 2008, para politisi gemar mengutip garis kemiskinan Bank Dunia sehingga menurut mereka, jumlah penduduk miskin dua kali lebih besar.

Tetapi ukuran Bank Dunia itu, kata ekonomnya di Jakarta, Vivi Alatas, digunakan untuk kepentingan berbeda.

"Kalau untuk melihat seperti apa profil kemiskinan di suatu negara, yang digunakan adalah garis kemiskinan nasional. Untuk itu butuh garis kemiskinan yang bisa diperbandingkan antar negara yang biasa dikenal dengan 1 dolar pp to 2 dolar pp," jelas Vivi.

"Kalau di Indonesia berapa rupiahnya yang dibutuhkan untuk membeli barang dan jasa yang sama dengan satu yang dolar yang bisa dibeli di Amerika. Jadi kalau ditanya berapa jumlah orang miskin di Indonesia, 35 juta," tambahnya.

Biasanya kenaikan BBM itu efeknya panjang, kenaikan hargadan kadang ada PHK, daya beli masyarakat turun, orang miskin meningkat," jelas Sirojuddin.

Kalau kita bisa menjaga beras itu stabil dan kita bisa memberikan bantuan-bantuan yang langsung kepada orang miskin, angka pasti menurun angka kemiskinan," tegasnya.

Jumlah dan garis kemiskinan mungkin akan terus diperdebatkan, namun yang jelas persoalan ini merupakan masalah besar di Indonesia.

Kemiskinan Absolut

Bagaimana Mendefinisikan Kemiskinan Absolut?
Berapakah sebenarnya angka kemiskinan absolut di negeri kita? Mungkin jawaban yang pasti sulit untuk kita dapatkan.Tetapi yang jelas, jumlah penduduk yang berada dalam kategori sangat miskin (absolute poverty) jumlahnya cukup besar, baik yang menetap di pedesaan maupun di perkotaan.

Di banyak negara, kemiskinan absolute seringkali dikaitkan dengan keadaan dimana terdapat kekurangan nutrisi, tingkat harapan hidup yang sangat rendah dan angka kematian bayi yang tinggi.

Kemiskinan adalah persoalan mulitidimensional yang dapat
diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai kalangan. Namun, cara pandang tersebut sudah banyak dibantah oleh para ahli yang melihat kemiskinan dari sisi ekonomi dan politik. Kaum miskin yang bekerja sebagai petani, nelayan, pedagang kecil atau buruh misalnya, tentu tidak lebih malas dari kaum kaya yang bekerja sebagai pegawai atau pengusaha. Di sini, kemiskinan dilihat sebagai produk struktural akibat sistem yang korup.

Kemiskinan terjadi karena kaum miskin tidak punya akses dan kontrol terhadap alat-alat produksi dan sumber daya yang memadai.

Petani yang tergusur dari tanahnya, nelayan yang kehilangan wilayah tangkapannya, atau buruh yang diupah tidak layak adalah contoh nyata bagaimana kemiskinan struktural diproduksi secara sistematis. Kondisi ini membenarkan padangan kaum struktural yang melihat negara hanya menjadi alat bagi kaum pemodal.

Pokok permaslahan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan absolute adalah karena adanya kesalahan dalam mengatur sistem ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan hukum. Kita tidak cukup hanya menitikkan air mata ketika melihat penderitaan masyarakat yang terlilit kemiskinan absolut, melainkan marilah bersama kita bergerak menuju pengelolaan negara yang benar supaya tidak ada lagi kemiskinan yang teramat sangat di negeri kaya raya ini.
Kemiskinan Absolut Harus Ditinggalkan

Pertama, kemiskinan jangan diukur hanya dengan angka. Dan keempat, pencapaian kesejahteraan harus menjadi tujuan dan bukan sebatas ‘hapus’-nya kemiskinan.
Untuk tiga pesan yang disebutkan di atas, tentu bukan merupakan pernyataan baru. Pesan ini mengandung arti bahwa capaian pembangunan harus diarahkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat dan bukan sebatas hilangnya kemiskinan. Kritik GK Absolut
Garis kemiskinan (GK) absolut sudah sejak lama dikritisi. Kalaupun ada, perubahan yang dilakukan masih terbatas pada penyesuaian tingkat harga kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang berlaku. Selain memotivasi kita untuk lebih bekerja keras dan cerdas, juga dapat berdampak pada perbedaan kebijakan yang akan diambil dalam usaha pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, penggunaan GK absolut yang digunakan BPS selama ini harus ditinggalkan. Lantas, bagaimana menguantifikasi GK yang mengadopsi dimensi ekonomi dan nonekonomi di atas?
Tidak mudah
Memang tidak mudah untuk menguantifikasi GK yang mampu menangkap seluruh dimensi ekonomi dan nonekonomi kemiskinan. Kalau pendekatan absolut mematok GK pada tingkat hidup (diukur dari pendapatan atau pengeluaran) per kapita berada di atas atau di bawah kebutuhan hidup yang paling dasar (makanan dan nonmakanan), sementara GK relatif mendasarkan ukurannya pada apakah tingkat hidup seseorang (diukur dari pendapatan atau pengeluaran) yang berada di atas atau di bawah tingkat pendapatan atau pengeluaran masyarakat tempat seseorang tersebut tinggal, sedangkan GK subjektif mengukur kemiskinan pada persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri.
Dalam konteks mewujudkan capaian kesejahteraan yang disampaikan Wakil Presiden dan sulitnya melakukan kuantifikasi terhadap dimensi nonekonomi kemiskinan, GK relatif merupakan pilihan terbaik untuk menggantikan GK absolut. Oleh karena itu, keberanian untuk mengambil keputusan ekonomi dan politik dengan menggunakan GK relatif sebagai pengganti GK absolut sudah saatnya dilakukan. Pasalnya, tidak saja untuk lebih memicu komitmen dan keseriusan pejabat di pemerintah pusat dan kepala daerah, tetapi juga untuk memacu para pihak yang berkepentingan lain di masing-masing daerah untuk terlibat dalam program tersebut khususnya dalam upaya making decentralization works for the poor.
Bukankah Indonesia tidak pernah bermimpi menjadi negara yang demokratis? Lantas, mengapa tidak dengan penggantian garis kemiskinan ini?

Kemiskinan di Jakarta

Kemiskinan di Jakarta
(Pos Kota) – Seluruh Camat dan lurah yang ada di Jakarta Utara diminta untuk terus berupaya mengentaskan kemiskinan yang ada di wilayahnya.
“Saya harap para camat dan lurah jangan menyerah dan dalam mengatasi kemiskinan di wilayah masing-masing. Masalahnya, jumlah pengangguran di kawasan ini cukup besar dan pendapatan keluarga yang diperoleh hanya bisa bertahan hidup.
Selain Kalibaru, seluruh camat dan lurah juga diminta untuk mendata angka kemiskinan dan permasalahannya yang ada di wilayahnya. Di Kecamatan Kelapa Gading, persoalan yang kerap terjadi adalah banjir lantaran daerahnya yang cukup rendah dan belum tersedianya waduk folder sebagai penampung dan pengelola air.
“Di Kecamatan Cilincing adalah saat ini tidak adanya sanksi dan aturan yang tegas terhadap penerimaan bantuan yang melakukan penyelewengan.
Jakarta memang sangat kontras, dan salah satu sisi kontras Jakarta adalah ketika kemiskinan dan kemakmuran bercampur menjadi satu, berpadu dan tersaji sebagai potret kehidupan di berbagai sudut kota. Perbedaan antara si kaya dan si miskin bagaikan langit dan bumi. Jika pada tahun 2009 13 persen penduduk Jakarta berpenghasilan di atas US$ 10.000, pada saat yang sama ada sekitar 3,62 persen penduduk yang justru berpenghasilan kurang dari 316.963 rupiah per bulan.
Potret kemiskinan kota
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2011 jumlah penduduk miskin Jakarta mencapai 363,42 ribu orang (3,75 persen), meningkat sebesar 51,24 ribu dari tahun sebelumnya yang mencapai 312,18 ribu orang (3,48 persen).
Jumlah orang miskin di atas kemungkinan masih under estimate (di bawah perkeriaan), karena survei kemiskinan yang dilakukan BPS menggunakan pendekatan rumah tangga. Penduduk yang tinggal di bawah kolong tol atau yang sama sekali tidak memiliki tempat tinggal, yang jumlahnya cukup banyak, kemungkinan besar tidak terwakili dalam hasil survei. Singkat kata, jumlah penduduk miskin Jakarta bisa lebih tinggi dari angka BPS di atas.
Semakin meningkatnya tingkat kriminalitas dan konflik sosial antar warga (tawuran) di Jakarta belakangan ini sedikit banyak dipicul oleh persoalan kemiskinan dan pengangguran. Berbeda dengan daerah lain di Indonesia, kemiskinan di Jakarta adalah fenomena kemiskinan kota (urban poverty), dimana penduduk miskin cenderung terkumpul pada daerah pemukimam kumuh, bantaran kali, dan pesisir pantai. Kemiskinan di Jakarta muncul sebagai akibat dari berbagai dimensi (multi dimensi) seperti tingkat pendapatan yang rendah, kondisi kesehatan yang buruk, pendidikan rendah, kerawanan atau ketidak-amanan individu dan tempat tinggal, serta ketidakberdayaan.
Sabagian besar penduduk miskin Jakarta adalah para migran dari desa−daerah-daerah sekitar Jakarta dan Jawa. Semakin sulitnya kehidupan di desa (daerah asal) dan keberadaan Jakarta sebagai pusat ekonomi−70 persen uang di negera ini beredar di Jakarta−adalah pemicu utama dari arus urbanisasi yang kian deras. Dalam hal ini, kita tidak bisa menyalahkan mereka yang bermigrasi ke Jakarta, karena sebagai warga negera mereka berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak dimana pun tempatnya di republik ini. Pilihan untuk datang ke Jakarta adalah hak mereka.
Namun sayangnya, Jakarta sebagai kota perdagangan dan jasa tidak menginginkan sebagai besar mereka, karena mereka umumnya datang ke Jakarta tampa bekal pendidikan dan keahlian yang cukup, yang dinginkan oleh pasar tenaga kerja di Jakarta. Bahkan, tidak jarang dari mereka yang bernasib sebagai pengangguran, pengemis dan gelandangan.
Buruknya kondisi kesehatan penduduk miskin Jakarta disebabkan oleh kondisi hidup yang kumuh-padat dan tidak higienis, lingkungan tempat tinggal yang tidak sehat karena polusi, bahaya lingkungan seperti banjir, air pasang dan longsor, risiko yang tinggi terhadap penyakit karena buruknya kualitas air, udara dan sanitasi.
Hasilnya, Jakarta semakin sesak dan padat. Beberapa kawasan di Jakarta bahkan memiliki tingkat kepadatan penduduk yang terlalu tinggi dan terpadat di Asia Tenggara. Selain itu, tingkat kepadatan penduduk yang terlalu tinggi juga akan menyulut konflik yang dipicu oleh gesekan sosial dan konflik antara pengguna ruang.
Hal ini adalah persoalan yang amat serius, karena tingkat pendidikan yang rendah meyebabkan lingkaran setan kemiskinan menjadi sulit diputus. Dengan pendidikan, penduduk miskin akan memperoleh akses pekerjaan dan pendapatan yang lebih baik. Itulah sekilas potret kondisi kemiskinan di Jakarta. Kita berharap semoga Jakarta yang merupakan pintu gerbang dan wajah Indonesia menjadi semakin baik ke depan, sehingga dapat menjadi tempat tinggal yang nyaman bagi penduduknya.

Makalah Kemiskinan

Masalah Kemiskinan Masih Menghantui Indonesia
Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengakui masih banyak masalah dibalik pencapaian ekonomi Indonesia. Di acara World Economic Forum, Presiden mengatakan, masalah kemiskinan, korupsi dan rumitnya birokrasi masih menghantui pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Meski begitu Indonesia membidik masuk kedalam jajaran 10 negara dengan pertumbuhan terbesar.

"Saya bangga mengatakan perekonomian Indonesia makin kuat. Tentu masih ada masalah yang terkait kemiskinan, ketidakadilan, korupsi, masalah infrastruktur dan birokrasi yang tifak efisien. Meski begitu pendapatan kotor negara mencapai 1 triliun dollar dan kita bertekad untuk menjadi 10 besar negara dengan pertumbuhan ekonomi terbaik."

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menambahkan, Indonesia tengah mencari solusi terhadap masalah yang dihadapi. Diantaranya dengan meluncurkan program pro kemiskinan, pro penciptaan lapangan pekerjaan, dan pro pertumbuhan. Terakhir pemerintah juga meluncurkan masterplan percepatan pembangunan ekonomi Indonesia.

Artikel tentang Kemiskinan

Artikel Kemiskinan

Kemiskinan dapat dikelompokan menjadi dua kategori , yaitu kemiskinan absolute dan kemiskinan relative. Kemiskinan yang paling parah terdapat di dunia bekembang, karena terdapat bukti tentang adanya kemiskinan di setiap region. Kemiskinan dapat dilihat sebagai kondisi kolektif masyarakat miskin, atau kelompok orang-orang miskin.
Penyebab kemiskinan biasanya sering dihubungkan dengan:
• penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin;
• penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga;
• penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar;
• penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi;
• penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.
Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan.
Memang hal-hal tadi dapat dan merupakan penyebab kemiskinan itu sendiri tetapi menurut Lewis, kemiskinan itu sendiri adalah budaya atau sebuah cara hidup. Dengan demikian karena kebudayaan adalah sesuatu yang diperoleh dengan belajar dan sifatnya selalu diturunkan kepada generasi selanjutnya maka kemiskinan menjadi lestari di dalam masyarakat yang berkebudayaan kemiskinan karena pola-pola sosialisasi, yang sebagian besar berlaku dalam kehidupan keluarga. Media dan Dusta
Cari Apa di Dalam Dunia
Kebudayaan kemiskinan bukanlah monopoli mereka yang secara ekonomi tidak memiliki sumber-sumber produksi, distribusi benda-benda, dan jasa ekonomi. Kebudayaan kemiskinan juga dimiliki mereka yang oleh kita dianggap kaya atau bermodal. Dia bilang "Wah seperti refleks mas Wiji, saya itu tidak ingin dan tahu berkata kasar serta mencambuk anak itu tidak baik tapi saya lakukan juga, sepertinya tidak ada pilihan lain untuk mendisiplinkan anak saya itu." Atau beberapa tingkah orang kaya baru yang kadang norak dan aneh-aneh nampaknya juga menunjukkan perasaan tidak enak, tidak nyaman, dan tidak puas yang berkelanjutan.
Negara-negara yang biasanya pernah dijajah dan mengalami benturan budaya karena terkejut dan tidak bisa menerima kemajuan teknologi. Sekolah di mana saya bekerja rupanya menjadi bagian dari lembaga yang melanggengkan hal tersebut. Pada masa sekitar tahun 60-80-an sekolah ini merupakan sekolah yang cukup berjaya. Ditawari menjadi pegawai negeri guru-guru tersebut tidak mau. Jelas hal ini akan menjauhkan kita dari kemajuan. Mereka selalu melihat bahwa saudara-saudara Guru mereka yang lebih berperan dan Guru-guru juga selalu menekankan bahwa kekayaan sepertinya adalah sebuah wahyu bukan karena usaha. Jadi nasib baik saja yang menentukan. Yang ada rutinitas.
Hampir tidak mungkin mereka menaikkan uang sekolah untuk menyokong pendidikan di sekolah itu karena sekolah negeri dengan mutu sama bisa lebih murah. Satu persatu aset sekolah tidak dapat digunakan dan satu-persatu sekolah-sekolah dari Yayasan ini ditutup sampai akhirnya tinggal satu sekolah?yang saat ini bekerja sama dengan tempat kerja saya. Berebut aset yang sebenarnya tidak seberapa.
Bisa dilihat dari rumah mereka yang pasti berbata dan anak-anak mereka yang bisa berkuliah?kebanyakan di Universitas swasta pula. Satu hal yang dulu sulit dilakukan Guru-guru negeri. Tetapi untuk memajukan sekolah sekali lagi yang dipakai adalah strategi kemiskinan. Buku hampir tidak ada. Penjaga sekolah tidak melakukan tugasnya sama sekali. Alasannya sekali lagi tidak ada uang. Dan berbagai donatur silih berganti membantu sekolah ini. Usut punya usut dana-dana tersebut selalu dibagi rata untuk Guru-guru yang telah terbiasa mendapatkan dana lebih baik dari pegawai negeri. Ketika bantuan tidak ada dan krisis moneter menghantam mereka menjadi pihak yang secara ekonomi miskin dan tidak punya akses produksi serta kapital lagi.
Ada yang disimpan di rumah penduduk dan ada pula yang disimpan di rumah penjaga sekolah. Dengan memiskinkan diri itulah maka sekolah selalu terlihat membutuhkan bantuan dan berbagai bantuan dari orang yang kasihan mengalir ke sekolah. Padahal kalau dipikir hanya sedikit yang akan didapat dari metode miskin ini. Sama sekali tidak terpikir oleh Guru-guru itu untuk membuat terobosan dengan memajukan sekolah dan mengolah sumber yanga ada disekolah untuk kemajuan sekolah. Alasannya selalu saja ini: tidak ada yang memikirkan, Yayasan tidak melakukan apa-apa?ya mereka bertengkar terus, dan tidak ada uang. Dana insentif untuk Guru honorer masih saja dipotong dan dibagi rata kepada Guru yang seharusnya tidak menerima. Membentak dan menjewer adalah hal biasa juga dalam keseharian di sekolah.

Kemiskinan Indonesia

Kemiskinan Indonesia

Berikut ini adalah Bebepara Faktor yang Menyebabkan Kemiskinan merajalela di masyarakat. Laju Pertumbuhan Penduduk
Kemudian di sensus penduduk tahun 2000 penduduk meningkat sebesar 27 juta penduduk atau menjadi 206 juta jiwa. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran.
Yang tergolong sebagi tenaga kerja ialah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda disetiap negara yang satu dengan yang lain. Yang termasuk angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Distribusi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan
Pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan relatif tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih. Ini disebut juga sebagai ketimpangan. Ketimpangan pendapatan yang ekstrem dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi. Selain itu ketimpangan dapat menyebabkan alokasi aset yang tidak efisien. Ketimpangan yang tinggi menyebabkan penekanan yang terlalu tinggi pada pendidikan tinggi dengan mengorbankan kualitas universal pendidikan dasar, dan kemudian menyebabkan kesenjangan pendapatan yang semakin melebar.
Ketimpangan pembangunan di Indonesia selama ini berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk dan aspek atau dimensi. Tingkat pendidikan yang rendah.
Kemiskinan Di Indonesia
Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan selama ini adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN.
Kedua data ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi yang menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Di satu pihak angka kemiskinan Sumba Timur yang dihasilkan BPS pada tahun 1999 adalah 27 persen, sementara angka kemiskinan (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) yang dihasilkan BKKBN pada tahun yang sama mencapai 84 persen. Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional, tingkat kabupaten/kota, maupun di tingkat komunitas.
Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapat menjadikan kebijakan salah arah karena data tersebut tidak dapat mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya yang terjadi di tingkat daerah yang lebih kecil. Oleh karena itu, di samping data kemiskinan makro yang diperlukan dalam sistem statistik nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah. Dengan adanya dana daerah untuk pengelolaan data dan informasi kemiskinan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi pemborosan dana dalam pembangunan sebagai akibat dari kebijakan yang salah arah, dan sebaliknya membantu mempercepat proses pembangunan melalui kebijakan dan program yang lebih tepat dalam pembangunan.
Keuntungan yang diperoleh dari ketersediaan data dan informasi statistik tersebut bahkan bisa jauh lebih besar dari biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan data tersebut.
Perlu pembentukan tim teknis yang dapat menyarankan dan melihat pengembangan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah.

Data Kemiskinan

Data Kemiskinan
JAKARTA - Verifikasi data base golongan masyarakat miskin terbaru yang dilakukan oleh Badan Pusat Statisik (BPS), baru mencapai sekitar 40 persen. Data base ini, nantinya akan diberikan ke pemerintah untuk program kemiskinan.

Kepala BPS Rusman Heryawan menjelaskan, ada kuota yang diberikan pemerintah pada data rumah tangga mulai dari yang miskin sampai 50 persen.

"Jadi kalau di Indonesia misalnya ada 100 rumah tangga, kita harus ada by name, by address, 50 persen dari mereka. Total dari 240 juta penduduk dibagi ukuran keluarga empat orang, berarti kita ada 60 juta rumah tangga. Kalau 50 persen berarti kita harus punya, dari bawah ke tengah, jadi pemerintah ada pilihan-pilihan," urainya ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (13/9/2011).

Lebih lanjut dia mengatakan, dalam verifikasi ini, identifikasi dilakukan tidak secara individual, namun dengan domainnya rumah tangga. Selain itu, dalam identifikasinya, yang dilakukan berbeda dari yang sebelumnya. "Identifikasinya langsung, dia layak rumah tangga sasaran deket kemiskian atau setengah miskin. Kalau sekarang tidak, itu yang kita liat," tambahnya

Rusman menambahkan, sebelumnya, data base rakyat miskin sendiri dimiliki oleh setiap kelembagaan pemerintah. Dengan selesainya verifikasi data ini, lanjutnya, maka data base yang digunakan kementrian hanya satu, yakni dari BPS.

"Jadi kita nyusun databasenya nanti yang gunakan kementerian lembaga. Jadi program sektroral nanti, dari kementerian kesehatan, bulog, kesra, sosial, itu punya ukuran sendiri2, kita cuma sediakan 50 juta," tutupnya.

Pengangguran dan Kemiskinan

Pengangguran dan Kemiskinan (Cermati Baik-baik…)

1. Menggalakkan lowongan CPNS
Calon pegawai negeri sipil (PNS) harus direkrut lebih banyak, agar status penduduk yang menganggur berkurang. Loh, kan SDM yang ada sekarang di instansi-instansi pemerintahan saja sudah berlebih, banyak yang cuma datang, duduk, ngerumpi, makan pisang goreng.
2. Menjaga eksistensi iklan rokok
Dengan iklan rokok tetap gencar seperti sekarang, maka orang-orang yang mengkonsumsi rokok akan bertahan, bahkan bertambah. Kita tahu, bahwa rokok menyebabkan menurunnya fungsi paru-paru. Ini sangat membantu bagi para tukang becak, kuli dan pengusaha kecil yang tidak punya jaminan dana pensiun agar tidak susah di hari tuanya nanti menanggung derita sakit di dalam kemiskinan.
3. Pelantikan DPR dialokasikan dana super-besar
46 milyar, tidak tanggung-tanggung, kalau dibelikan mendoan akan mendapat 92 juta potong mendoan, atau kalau mendoan itu dikreseki masing-masing kresek isi 50 potong berarti ada 1.840.000 kresek (luar biasa…).
Disaat orang miskin harus makan mendoan satu buat barengan, anggota DPR makan mendoan 1.840.000 kresek. Maka orang miskin yang mendengar berita itu, akan shock, sakit hati dan beberapa mungkin serangan jantung dan mati. Praktis jumlah orang miskin berkurang.
4. Menjaga Sistem Pengelolaan Hutan
Tahu kan bagaimana sistem pengelolaan hutan negara kita? Negara yang menjadi tuan rumah konferensi lingkungan hidup tingkat dunia. Indonesia adalah negara no.1 di dunia untuk tingkat degradasi hutan. 3,8 juta hektar pertahun hutan kita gundul dengan sendirinya (ya nggak mungkin dengan sendirinya lah, pasti digunduli…). dan pelaku penggundulnya dibebaskan berkeliaran dari merauke sampai sabang.
5. Menyuburkan dunia persinetronan
Di sinetron diajarkan bagaimana berekspresi benci, bagaimana meliciki keluarga sendiri, bagaimana menyiksa orang lain, bagaimana berbuat jahat itu biasa. Kriminalitas banyak terinspirasi dari sinetron (tidak percaya? lihatlah berita kriminal, berapa banyak adegan sinetron yang sadis dan tidak masuk akal yang diterapkan di kehidupan nyata).
6. Penertiban jalan raya
jalan raya harus ditertibkan, agar orang kaya yang naik mobil bisa lewat melihat pemandangannya bagus, mobil mewah bisa melaju kencang dan kalau parkir juga tidak usah takut menyerempet tenda-tenda kumuh milik PKL.
7. UU dilarang mengemis
Beberapa kota sudah menetapkan peraturan yang tidak memperbolehkan memungut uang di jalanan. Mengemis itu bisa dipenjara. peraturan yang bagus, bila disiapkan secara komprehensif dengan memberikan alternatif pekerjaan sebelum mereka benar-benar dilarang mengemis. Tanpa itu, alternatif hanya ada 3 :
a. Mereka harus merdukun mencari pesugihan, setidaknya memperkaya dengan pesugihan tidak diancam penjara ketimbang mengemis di jalanan
b. Mereka mati saja, daripada jadi orang miskin mau ngapa-ngapain dilarang
c. Mereka ngeyel tetap mengemis, paling juga dipenjara, toh dipenjara setiap hari ada jatah makan
8. Soal Koruptor
Berapa banyak koruptor yang bebas, Adelin Lis, Tommy Suharto, Edi Tansil (masih ingat?)…belum soal BLBI, Bank Century, apalagi…. Koruptor dibuat aman, agar orang miskin terinspirasi : “jangan mau jadi orang miskin, korupsi saja..” (mbahmu… yang dikorup apa umz)
9. Soal Freeport
Kerusakan lingkungan hidup akibat Freeport konon kabarnya luar biasa parahnya, menurut riset, limbah produksi freeport yang menumpuk saat ini kalau mau diangkut, cukup untuk menimbun Jakarta, Depok dan Bekasi dengan lumpur beracun setinggi 5 meter. Nah, coba itu dilakukan, berapa jumlah kemiskinan yang bisa ditekan coba…
10. Iklan terima kasih Ical
Kasus hukum Lapindo belum tuntas, pembayaran bantuannya apalagi (ganti rugi kok dicicil? emang pajak boleh dicicil juga pak?), eh ada iklan terima kasih buat Pak Ical, karena dia, kehidupan rakyat sidoarjo jadi lebih baik.
Saran saya untuk pembuat iklan itu, buatlah iklan susulan, ceritanya di daerah lain meminta agar dibor juga oleh Lapindo, biar tergenang lumpur daerahnya, agar kehidupan mereka jadi lebih baik seperti orang-prang sidoarjo yang diiklan.
Sungguh iklan yang inspirasional, bukan?
Maaf, ini hanyalah saran yang amat tidak sehat, mohon jangan diterapkan oleh pemerintahan yang masih memiliki akal sehat.
Hm, tapi apakah kita masih memiliki akal sehat ya?

Teori Kemiskinan

TEORI KEMISKINAN
Masalah kemiskinan memang telah lama ada sejak dahulu kala. Pada masa lalu umumnya masyarakat menjadi miskin bukan karena kurang pangan, tetapi miskin dalam bentuk minimnya kemudahan atau materi. Dari ukuran kehidupan modern pada masakini mereka tidak menikmati fasilitas pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kemudahan- kemudahan lainnya yang tersedia pada jaman modern.
Kemiskinan sebagai suatu penyakit sosial ekonomi tidak hanya dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, tetapi juga negara-negara maju, seperti Inggris dan Amerika Serikat. Negara Inggris mengalami kemiskinan di penghujung tahun 1700-an pada era kebangkitan revolusi industri yang muncul di Eropah. Pada masa itu kaum miskin di Inggris berasal dari tenaga-tenaga kerja pabrik yang sebelumnya sebagai petani yang mendapatkan upah rendah, sehingga kemampuan daya belinya juga rendah. Mereka umumnya tinggal di permukiman kumuh yang rawan terhadap penyakit sosial lainnya, seperti prostitusi, kriminalitas, pengangguran.
Amerika Serikat sebagai negara maju juga dihadapi masalah kemiskinan, terutama pada masa depresi dan resesi ekonomi tahun 1930-an. Pada tahun 1960-an Amerika Serikat tercatat sebagai negara adi daya dan terkaya di dunia. Sebagian besar penduduknya hidup dalam kecukupan. Bahkan Amerika Serikat telah banyak memberi bantuan kepada negara- negara lain. Namun, di balik keadaan itu tercatat sebanyak 32 juta orang atau seperenam dari jumlah penduduknya tergolong miskin.
Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alamnya mempunyai 49,5 juta jiwa penduduk yang tergolong miskin (Survai Sosial Ekonomi Nasional / Susenas 1998). Jumlah penduduk miskin tersebut terdiri dari 17,6 juta jiwa di perkotaan dan 31,9 juta jiwa d
perdesaan. Angka tersebut lebih dari dua kali lipat banyaknya dibanding angka tahun 1996 (sebelum krisis ekonomi) yang hanya mencatat jumlah penduduk miskin sebanyak 7,2 juta jiwa di Perkotaan dan 15,3 juta jiwa perdesaan. Akibat krisis jumlah penduduk miskin diperkirakan makin bertambah.
Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yakni kemiskinan alamiah dan karena buatan. Kemiskinan alamiah terjadi antara lain akibat sumber daya alam yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah dan bencana alam. Kemiskinan "buatan" terjadi karena lembaga-lembaga yang ada di masyarakat membuat sebagian anggota masyarakat tidak mampu menguasai sarana ekonomi dan berbagai fasilitas lain yang tersedia, hingga mereka tetap miskin. Maka itulah sebabnya para pakar ekonomi sering mengkritik kebijakan pembangunan yang melulu terfokus pada pertumbuhan ketimbang pemerataan.
Berbagai persoalan kemiskinan penduduk memang menarik untuk disimak dari berbagai aspek, sosial, ekonomi, psikologi dan politik. Aspek sosial terutama akibat terbatasnya interaksi sosial dan penguasaan informasi. Aspek ekonomi akan tampak pada terbatasnya pemilikan alat produksi, upah kecil, daya tawar rendah, tabungan nihil, lemah mengantisipasi peluang. Dari aspek psikologi terutama akibat rasa rendah diri, fatalisme, malas, dan rasa terisolir. Sedangkan, dari aspek politik berkaitan dengan kecilnya akses terhadap berbagai fasilitas dan kesempatan, diskriminatif, posisi lemah dalam proses pengambil keputusan.
Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan, tidak cukup untak memenuhi kebutuhan hidup minimum: pangan, sandang, kesehatan, papan, pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Sedang miskin kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat
kehidupannya sekalipun ada usaha dari fihak lain yang membantunya.
Lebih lanjut, garis kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kemampuan masyarakat untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum. Melalui pendekatan sosial masih sulit mengukur garis kemiskinan masyarakat, tetapi dari indikator ekonomi secara teoritis dapat dihitung dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendapatan, dan pengeluaran. Sementara ini yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) untuk menarik garis kemiskinan adalah pendekatan pengeluaran.
Menurut data BPS hasil Susenas pada akhir tahun 1998, garis kemiskinan penduduk perkotaan ditetapkan sebesar Rp. 96.959 per kapita per bulan dan penduduk miskin perdesaan sebesar Rp. 72.780 per kapita per bulan. Dengan perhitungan uang tersebut dapat dibelanjakan untuk memenuhi konsumsi setara dengan 2.100 kalori per kapita per hari, ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lainnya, seperti sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi. Angka garis kemiskinan ini jauh sangat tinggi bila dibanding dengan angka tahun 1996 sebelum krisis ekonomi yang hanya sekitar Rp. 38.246 per kapita per bulan untuk penduduk perkotaan dan Rp. 27.413 bagi penduduk perdesaan.
Banyak pendapat di kalangan pakar ekonomi mengenai definisi dan klasifikasi kemiskinan ini. Dalam bukunya The Affluent Society, John Kenneth Galbraith melihat kemiskinan di Amerika Serikat terdiri dari tiga macam, yakni kemiskinan umum, kemiskinan kepulauan, dan kemiskinan kasus. Pakar ekonomi lainnya melihat secara global, yakni kemiskinan massal/kolektif, kemiskinan musiman (cyclical), dan kemiskinan individu.
Kemiskinan kolektif dapat terjadi pada suatu daerah atau negara yang mengalami kekurangan pangan. Kebodohan dan eksploitasi manusia dinilai sebagai penyebab keadaan itu. Kemiskinan musiman atau periodik dapat terjadi manakala daya beli masyarakat menurun atau rendah. Misalnya sebagaimana, sekarang terjadi di Indonesia. Sedangkan, kemiskinan individu dapat terjadi pada setiap orang, terutama kaum cacat fisik atau mental, anak-anak yatim, kelompok lanjut usia.

Program Pemerintah

Program Pemerintah Berdasarkan Social Development Dan Institusional
Salah satu program pemerintah yang dilaksanakan komunitas lokal secara swadaya yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat atau yang biasa kita kenal PNPM Mandiri.
PNPM Mandiri merupakan satu program pemerintah yang mulai digulirkan sejak tahun 1998 yaitu semasa Pemerintahan SBY periode pertama hingga sekarang, PNPM Mandiri itu bertujuan untuk menciptakan kemandirian masyarakat miskin agar dapat mensejahterakan diri dan komunitasnya. Sasaran dari program ini adalah masyarakat miskin/prasejahtera di perdesaan maupun perkotaan.
Konsep dari program ini yaitu dengan melakukan pendampingan kelompok masyarakat miskin/prasejahtera dalam mengidentifikasi permasalahan kemiskinan diwilayahnya, merencanakan program (baik fisik maupun nonfisik), melaksanakan program, mengawasi pelaksanaan program serta menjalankan perawatan/pemeliharaan terhadap hasil dari program yang telah dilaksanakan. Sebagai tahapan pelaksanaan program, terlebih dahulu dilakukan penetapan desa sasaran yang akan diberikan dana bantuan PNPM Mandiri ini. Sedangkan untuk menjalankan program ini, masyarakat sepenuhnya dilibatkan mulai dari indentifikasi masalah kemiskinan, perencanaan, pelaksanaan pembangunan, hingga pemeliharaan.
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri merupakan satu upaya program pengentasan kemiskinan demi terwujudnya pembangunan sosial dimana masyarakat sepenuhnya terlibat dalam pembangunan sebagai subyek maupun obyek dari pembangunan tersebut. Dalam program ini terdapat upaya pelembagaan masyarakat melalui pembentukan struktur masyarakat yang terjalin dengan baik. Dengan berjalannya fungsi-fungsi sosial dalam masyarakat tersebut, maka potensi yang ada dalam masyarakat dapat diberdayakan secara maksimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial.
Peran pemerintah dalam hal ini juga sangat besar. Pembangunan sosial dengan berbasis pemberdayaan masyarakat seperti PNPM Mandiri ini dapat terwujud dengan baik ketika pemerintah dalam hal ini tidak hanya memposisikan masyarakat sebagai objek pembangunan, namun juga sebagai subjek pembangunan. Masyarakat dalam hal ini sebagai satu institusi yang mempunyai peran penting dalam mensukseskan keberhasilan program. Program pembangunan yang melibatkan dua institusi yakni pemerintah dan masyarakat lokal dalam merancang sebuah program pembangunan tidak hanya dapat menghasilkan output pertumbuhan ekonomi yang baik, tetapi juga dapat mengurangi masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kesehatan, pendidikan dan masalah sosial lainnya.
Pemerintah membuat enam program untuk rakyat miskin yaitu rumah sangat murah, kendaraan angkutan umum dan listrik murah, air bersih, peningkatan kehidupan nelayan, dan masyarakat pinggir perkotaan.

Siaran pers Seskab baru-baru ini menyebutkan, enam program yang disebut Program Klaster 4 tersebut merupakan pelengkap program lain dalam upaya pemerintah mengurangi kemiskinan.

Pemerintah sebelumnya telah membuat program sejenis yang masuk dalam klaster 1-3. Klaster 1 bersifat bantuan yang antara lain berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Beras bersubsidi atau beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) 15 kg/RTS/bulan dengan harga Rp1.600/kg, program keluarga harapan (PKH) yang diberikan kepada Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) yaitu setiap RTSM mendapat Rp 600.000-2,2 juta.

Selain itu program klaster 1 yang terkait dengan klaster 4 adalah jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas) untuk berobat gratis di Puskesmas dan rumah sakit kelas III milik pemerintah. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) untuk mendukung operasionalisasi fasilitas pelayanan kesehatan sebesar Rp 100 juta/Puskesmas/tahun, bantuan sosial bagi pengungsi/korban bencana, bantuan penyandang cacat sebesar Rp 300 ribu/bulan; dan bantuan untuk lanjut usia (lansia) telantar Rp 300 ribu/bulan.

Sedangkan klaster 2 berisikan program pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat secara ekonomi. Klaster ini diibaratkan sebagai kail karena bersifat memberikan peluang kepada masyarakat miskin berdasarkan potensi dan kemampuan yang mereka miliki.

Dalam klaster 2, pemerintah melaksanakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri. Program ini dilaksanakan oleh 13 Kementerian dan 1 lembaga.

Melalui anggaran ini, setiap kecamatan akan memperoleh dana hingga sekitar Rp3 milliar yang rencananya akan dialokasikan di 6.622 kecamatan. Dengan demikian total anggaran PNPM tahun 2011 mencapai sekitar Rp 10,3 triliun.

Dalam program itu, masyarakat miskin akan menentukan, mengusulkan, dan melaksanakan sendiri proyek-proyek yang dipandang penting dan krusial bagi upaya pengentasan kemiskinan di wilayah mereka. Salah satu komponen terpenting dalam program ini adalah adanya dana bergulir untuk kegiatan usaha.

Program peningkatan keberdayaan ekonomi ini kemudian diperkuat dengan diluncurkannya program kredit usaha rakyat (KUR) yang tergabung dalam klaster 3.

Dalam program KUR, pemerintah menempatkan dana pada PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) sebagai dana penjaminan untuk mempermudah penyaluran kredit untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dengan penempatan dana itu, maka UMKM dapat memperoleh KUR dari perbankan hingga sebesar Rp20 juta per debitur tanpa harus memberikan agunan kepada pihak perbankan.

Disalurkan KUR Program KUR disalurkan melalui BRI, BNI, Bank Mandiri, Bank Syariah Mandiri, Bank Bukopin, Bank BTN, dan bank-bank pembangunan daerah yang meliputi Bank DKI, Bank Nagari, Bank Jabar-Banten, Bank Jateng, BPD DIY, Bank Jatim, Bank NTB, Bank Kalbar, BPD Kalsel, Bank Kalteng, Bank Sulut, Bank Maluku, dan Bank Papua.

Program KUR juga dikucurkan untuk para TKI dengan kredit maksimal Rp60 juta dan disalurkan juga untuk sektor perkebunan dengan masa kredit hingga 13 tahun. Sejak pertama kali diluncurkan pada akhir 2007 hingga April 2011, realisasi penyaluran KUR telah mencapai Rp43,3 triliun untuk sekitar 4,4 juta debitur.

Program klaster 4 merupakan pelengkap dan penguat berbagai program pengurangan kemiskinan yang merupakan program prioritas pemerintah.

Melalui program klaster 4, beban pengeluaran masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar rumah, transportasi, dan energi akan berkurang.

Dengan demikian daya beli mereka akan terangkat dan memberikan mereka peluang yang lebih baik dalam mengakses berbagai peluang ekonomi yang tersedia agar dapat lepas dari jeratan kemiskinan.

Komitmen pemerintah yang besar dalam mengurangi kemiskinan ini merupakan penjabaran dari strategi pemerintah untuk menghasilkan pertumbuhan yang "inclusive," yang berarti pertumbuhan untuk semua secara adil dan merata. [Ant/L-9]

Proyek Pemerintah

Proyek Pemerintah
Proses tender proyek-proyek pemerintah pusat dan daerah banyak yang asli tapi palsu alias aspal, terlihat sudah memenuhi aturan tetapi pada kenyataannya sudah ada yang menguasai.

Demikian disampaikan pengamat ekonomi Drajad Wibowo melalui pesan singkatnya kepada

"Proses tender proyek-proyek pemerintah pusat dan daerah memang banyak yang aspal. Dari luar dikesankan seolah-olah tender proyek tersebut sudah sesuai good governance, sudah transparan, sudah kompetitif sehingga diperoleh harga dan kualitas terbaik. Pada praktiknya, kebanyakan proyek APBN dan APBD sudah ada yang mbaurekso (menguasai), bahkan dalam beberapa kasus sejak dari perencanaan proyek," ungkapnya.

Meskipun ada yang belum dikuasai, lanjut Drajad, kebanyakan proyek-proyek pemerintah tersebut telah ditentukan bagiannya oleh beberapa pihak, bahkan dari pemerintahan sendiri.

"Kalaupun belum ada yg mbaurekso, ketika akan masuk RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan lembaga) seringkali proyek tersebut sudah mulai di-kavling-kavling oleh oknum birokrat, calo anggaran, kontraktor dan politisi. Memang ada beberapa daerah serta unit teknis kementerian dan lembaga yang relatif bersih dari praktik kotor ini. Tapi jumlahnya tidak banyak," tegasnya.

Menurut Drajad, lembaga-lembaga yang ditugaskan untuk mengamankan pemerintahan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), rupanya belum mampu membersihkan negara dari praktik KKN dalam penunjukkan tender proyek, seperti dalam kasus pembangunan Wisma Atlet.

"Adanya KPK, LKPP, dan BPKP ditambah pelaksanaan reformasi birokrasi yang katanya berhasil tapi faktanya tidak, serta peranan Inspektorat Jenderal, ternyata tidak berhasil memberantas, apalagi mencegah, praktek kotor tersebut. Akibatnya, belanja modal dan barang dalam APBN dan APBD jauh lebih mahal dari biaya yang sebenarnya. Kasus Wisma Atlet adalah contoh yangpaling akhir dan banyak diberitakan. Kasus seperti ini banyak sekali," jelasnya.

Bahkan, pembukaan proses tender secara elektronik pun, tambah Drajad, belum mampu mengurangi praktik tersebut. Akibatnya, negara pun dirugikan karena biaya proyek yang besar tanpa ada penghematan, serta hasil proyek yang tidak berkualitas.

"Dalam proyek pembangunan jalan misalnya, seringkali biaya riil-nya hanya 40-50 persen dari belanja APBN atau APBD. Sisanya menjadi bancakan oknum birokrat kementerian, lembaga dan daerah, oknum kontraktor, calo anggaran, politisi, bahkan hingga oknum auditor dan penegak hukum. Tender yang katanya terbuka maupun tender elektronis pun tidak banyak membantu, karena proyek sudah di-setting pemenangnya. Jadi jangan heran kalo jalan-jalan banyak yg hancur, jumlah jalan jauh di bawah kebutuhan. Lihat saja jalan di trans Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Demikian juga dengan jalan provinsi dan kabupaten. Belum lagi proyek irigasi, gedung pemerintah, infrastruktur hingga pengadaan barang," ujarnya.

Jika praktik ini bisa diberantas, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini yakin pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 persen.

"Kalau praktik kotor ini bisa dikurangi sebagian saja, saya yakin perekonomian kita bisa tumbuh di atas 7 persen, dengan pemerataan yang lebih baik bagi rakyat. Jadi kita perlu perombakan total dalam belanja negara. Jika tidak, kasus seperti Wisma Atlet ini akan terus terjadi. Cara merombaknya bgmn? Banyak cara, asal ada kemauan," tegasnya.

Drajad yakin Menteri Keuangan Agus Martowardojo bisa melakukan tindakan yang mampu menjaga good corporate seperti yang telah dilakukan semasa dirinya menjabat Direktur Utama Bank Mandiri.

"Menkeu Agus Marto sudah pernah berhasil melakukan perombakan serupa, dengan mengubah budaya korporasi di Bank Mandiri," pungkasnya.

Faktor kemiskinan

Faktor yang Menyebabkan Kemiskinan

Berikut ini adalah Bebepara Faktor yang Menyebabkan Kemiskinan merajalela di masyarakat. Laju Pertumbuhan Penduduk
Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat. Di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk. Kemudian di sensus penduduk tahun 2000 penduduk meningkat sebesar 27 juta penduduk atau menjadi 206 juta jiwa. dapat diringkaskan pertambahan penduduk Indonesia persatuan waktu adalah sebesar setiap tahun bertambah 2,04 juta orang pertahun atau, 170 ribu orang perbulan atau 5.577 orang perhari atau 232 orang perjam atau 4 orang permenit. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran.
Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagi tenaga kerja ialah penduduk yang berumur didalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda disetiap negara yang satu dengan yang lain. Jadi setiap orang atausemua penduduk berumur 10 tahun tergolong sebagai tenaga kerja. Sisanya merupakan bukan tenaga kerja yang selanjutnya dapat dimasukan dalam katergori bebabn ketergantungan. Yang termasuk angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Seangkan yang termasuk sebagai bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja dalam usia kerja yang tidak sedang bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah, mengurus rumah tangga, serta orang yang menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya.
Distribusi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan
Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40% penduduk berpendapatan rendah (penduduk miskin); 40% penduduk berpendapatan menengah; serta 20% penduduk berpemdapatan tertinggi (penduduk terkaya). Ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40% penduduk berpendapatan rendah menikmati kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Sedangkan jika 40% penduduk miskin menikmati lebih dari 17 persen pendapatan nasional makan ketimpangan atau kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan nasional dikatakan cukup merata.
Pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan relatif tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih. Ini disebut juga sebagai ketimpangan. Ketimpangan pendapatan yang ekstrem dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi. Selain itu ketimpangan dapat menyebabkan alokasi aset yang tidak efisien. Ketimpangan yang tinggi menyebabkan penekanan yang terlalu tinggi pada pendidikan tinggi dengan mengorbankan kualitas universal pendidikan dasar, dan kemudian menyebabkan kesenjangan pendapatan yang semakin melebar.
Ketimpangan pembangunan di Indonesia selama ini berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk dan aspek atau dimensi. Bukan pula semata-mata berupa ketimpangan spasial atau antar daerah tetapi ketimpangan sektoral dan ketimpangan regional.
Sedangkan sektor industri pengolahan tumbuh dengan rata-rata 12,22 persen per tahun. Di Repelita VI sektor pertanian saat itu ditargetkan tumbuh rata-rata 3,4 persen per tahun, sementara pertumbuhan rata-rata tahunan sektor industri pengolahan ditargetkan 9,4 persen per tahun. Tidak seperti masa era PJP I, dimana dalam pelita-pelita tertentu terdapat sektor lain yang tingkat pertumbuhannya lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan sektor industry pengolahaan, selama Repelita VI tingkat pertumbuhan sektor ini dicanangkan yang tertinggi dibandingkan sektor±sektor lainnya. Ketimpangan pertumbuhan antarsektor, khususnya antara sektor pertanian dan sektor industry pengolahan harus disikapi secara arif. Ketimpangan pertumbuhan sektoral ini bukanlah kecelakaan atau ekses pembangunan. Ketimpangan ini lebih kepada suatu hal yang terencana dan memang disengaja terkait dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara industri. Tingkat pendidikan yang rendah.
Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja.

Dampak Kemiskinan

Dampak Kemiskinan
Kemiskinan identik dengan keadaan serba tidak menyenangkan bagi manusia, karena hampir semua yang dianggap layak tidak dapat diakses oleh mereka secara optimal, yaitu kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan. Rantai teruntai dengan kuat yaitu antara kemiskinan, buruknya kesehatan, rendahnya tingkat pendidikan dan kehidupan yang jauh dari sejahtera. Diperlukan sebuah alat yang bisa memutuskan rantai ini jika tidak ingin rantai ini nantinya kemudian semakin panjang dan mengikat kuat leher rakyat.
Dalam tulisan ini saya tidak akan membahas data-data ataupun fakta-fakta statistik lainnya mengenai kemiskinan di Bogor. Penyebab kemiskinan sendiri ada beberapa, yaitu kepadatan penduduk yang terus meningkat yang akhirnya akan meningkatkan persaingan dalam mencari lapangan kerja.
Lapangan kerja yang memang sedikit di wilayah Bogor ini memperburuk keadaan. Angka ini diperoleh dari pengelompokan warga miskin sesuai dengan standar yang ditentukan oleh BPS, yaitu mencakup 14 parameter utama. Menurut BPS, suatu rumah tangga dapat dikatakan miskin jika memenuhi minimal sembilan dari 14 indikator yang ditetapkan. Kenyataan ini tentu sangat mengiris nurani kita, bayangkan saja bagaimana kondisi sebuah keluarga yang memenuhi 9 indikator kemiskinan tersebut.

Kemiskinan dapat dibedakan menjadi tiga pengertian: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif dan kemiskinan kultural. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan namun masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan ini dirasakan lebih berat dan lebih meyulitkan bagi warga yang memang mengalaminya.
Dampak dari kemiskinan sendiri begitu mengkhawatirkan, baik bagi individu, masyarakat serta negara. Dampak yang pertama adalah dampak masalah kependudukan, yaitu tidak meratanya kesejahteraan di suatu wilayah yang akhirnya akan menghambat proses pemenuhan sarana dan prasarana pemenuh kebutuhan. Terbatasnya lapangan pekerjaan pun ternyata bukan hanya penyebab dari kemiskinan, tapi juga dampak dari adanya kemiskinan. Dampak yang kedua adalah dalam hal masalah ekonomi.
Jika masyarakat di suatu wilayah termasuk ke dalam kategori miskin, maka mereka akan sibuk mencari atau berupaya untuk memenuhi kebutuhan hariannya. Mereka tidak bisa secara optimal ikut dalam pembangunan daerah. Dampak ketiga dari kemiskinan adalah dampak masalah pendidikan. Kemiskinan dekat dengan kebodohan dan keterbelakangan pengetahuan. Sebenarnya ini sebuah generalisasi dari keadaan. Warga miskin memiliki keterbatasan akses terhadap pendidikan yang berkualitas baik. Hal ini karena di negara kita, pendidikan masih menjadi barang mahal yang harus dibeli dengan uang.
Padahal, untuk membeli makan dan kebutuhan harian pun sangat sulit bagi mereka. Karena pendidikan adalah dasar yang diperlukan untuk mengubah nasib mereka. Lewat pendidikanlah mereka bisa mengerti standar hidup yang layak serta hal-hal lain yang menjadi modal hidupnya. Pendidikan di Kota Bogor, masih terbilang baik, berbeda dengan di Kabupaten Bogor yang jumlah minat belajarnya saja masih kurang. Hal ini terjadi karena mental nrimo dan pasrah yang diyakini akan membuat hidup mereka tanpa masalah. Mereka enggan melangkahkan kakinya lebih lebar untuk keluar dari lingkaran kemiskinan ini. namanya juga orang miskin…bisa makan setiap hari saja sudah syukur..”.
Mereka berpendapat bahwa segala hal yang baik dan biasa dikonsumsi orang lain yang lebih mampu, tentu tidak cocok bila berada di tangan mereka. Biasanya, kalau pun ada usaha yang mereka lakukan, semuanya terbatas pada pemenuhan kebutuhan harian saja, yaitu makan dan pakaian. Kemiskinan menjadi mimpi buruk bagi setiap orang. Mimpi buruk bagi warga miskin itu sendiri karena merasa serba tidak berdaya dan merasa selalu dipandang sebelah mata. Contoh untuk hal ini adalah banyaknya pengemis dan anak jalanan.
Kejahatan pun dekat dengan kemiskinan, karena tindakan pencurian atau perampokan, sering kali dilakukan oleh orang-orang yang tidak berpendidikan tinggi karena keterbatasan ekonomi. Semua hal ini tentu akan merusak tatanan sosial yang ada, dan jika terus dibiarkan akan menjadi bom waktu yang siap meledak.

Jika tak bisa dengan tindakan atau materi, setidaknya dengan pemikiran dan doa.

Kemiskinan Di Indonesia

Kemiskinan Di Indonesia
Program-program pembangunan yang dilaksanakan selama ini juga selalu memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan karena pada dasarnya pembangunan yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Angka- angka ini mengindikasikan bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia.
Pada dasarnya ada dua faktor penting yang dapat menyebabkan kegagalan program penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Pertama, program- program penanggulangan kemiskinan selama ini cenderung berfokus pada upaya penyaluran bantuan sosial untuk orang miskin.Hal itu, antara lain, berupa beras untuk rakyat miskin dan program jaring pengaman sosial (JPS) untuk orang miskin. Program-program bantuan yang berorientasi pada kedermawanan pemerintah ini justru dapat memperburuk moral dan perilaku masyarakat miskin. Program bantuan untuk orang miskin seharusnya lebih difokuskan untuk menumbuhkan budaya ekonomi produktif dan mampu membebaskan ketergantungan penduduk yang bersifat permanen. Faktor kedua yang dapat mengakibatkan gagalnya program penanggulangan kemiskinan adalah kurangnya pemahaman berbagai pihak tentang penyebab kemiskinan itu sendiri sehingga program-program pembangunan yang ada tidak didasarkan pada isu-isu kemiskinan, yang penyebabnya berbeda-beda secara lokal.
Sebagaimana diketahui, data dan informasi yang digunakan untuk program-program penanggulangan kemiskinan selama ini adalah data makro hasil Survei Sosial dan Ekonomi Nasional (Susenas) oleh BPS dan data mikro hasil pendaftaran keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN.
Kedua data ini pada dasarnya ditujukan untuk kepentingan perencanaan nasional yang sentralistik, dengan asumsi yang menekankan pada keseragaman dan fokus pada indikator dampak. Pada kenyataannya, data dan informasi seperti ini tidak akan dapat mencerminkan tingkat keragaman dan kompleksitas yang ada di Indonesia sebagai negara besar yang mencakup banyak wilayah yang sangat berbeda, baik dari segi ekologi, organisasi sosial, sifat budaya, maupun bentuk ekonomi yang berlaku secara lokal.
Di satu pihak angka kemiskinan Sumba Timur yang dihasilkan BPS pada tahun 1999 adalah 27 persen, sementara angka kemiskinan (keluarga prasejahtera dan sejahtera I) yang dihasilkan BKKBN pada tahun yang sama mencapai 84 persen. Untuk data mikro, beberapa lembaga pemerintah telah berusaha mengumpulkan data keluarga atau rumah tangga miskin secara lengkap, antara lain data keluarga prasejahtera dan sejahtera I oleh BKKBN dan data rumah tangga miskin oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Berkaitan dengan penerapan otonomi daerah sejak tahun 2001, data dan informasi kemiskinan yang ada sekarang perlu dicermati lebih lanjut, terutama terhadap manfaatnya untuk perencanaan lokal.
Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional, tingkat kabupaten/kota, maupun di tingkat komunitas.
Masalah utama yang muncul sehubungan dengan data mikro sekarang ini adalah, selain data tersebut belum tentu relevan untuk kondisi daerah atau komunitas, data tersebut juga hanya dapat digunakan sebagai indikator dampak dan belum mencakup indikator-indikator yang dapat menjelaskan akar penyebab kemiskinan di suatu daerah atau komunitas.
Dalam proses pengambilan keputusan diperlukan adanya indikator-indikator yang realistis yang dapat diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan dan program yang perlu dilaksanakan untuk penanggulangan kemiskinan. Indikator tersebut harus sensitif terhadap fenomena-fenomena kemiskinan atau kesejahteraan individu, keluarga, unit-unit sosial yang lebih besar, dan wilayah.
Ukuran-ukuran kemiskinan yang dirancang di pusat belum sepenuhnya memadai dalam upaya pengentasan kemiskinan secara operasional di daerah. Sebaliknya, informasi-informasi yang dihasilkan dari pusat tersebut dapat menjadikan kebijakan salah arah karena data tersebut tidak dapat mengidentifikasikan kemiskinan sebenarnya yang terjadi di tingkat daerah yang lebih kecil. Oleh karena itu, di samping data kemiskinan makro yang diperlukan dalam sistem statistik nasional, perlu juga diperoleh data kemiskinan (mikro) yang spesifik daerah. Dengan adanya dana daerah untuk pengelolaan data dan informasi kemiskinan, pemerintah daerah diharapkan dapat mengurangi pemborosan dana dalam pembangunan sebagai akibat dari kebijakan yang salah arah, dan sebaliknya membantu mempercepat proses pembangunan melalui kebijakan dan program yang lebih tepat dalam pembangunan.
Keuntungan yang diperoleh dari ketersediaan data dan informasi statistik tersebut bahkan bisa jauh lebih besar dari biaya yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan pengumpulan data tersebut. Pemerintah daerah perlu membangun sistem pengelolaan informasi yang menghasilkan segala bentuk informasi untuk keperluan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan program pembangunan yang sesuai. Perlu pembentukan tim teknis yang dapat menyarankan dan melihat pengembangan sistem pengelolaan informasi yang spesifik daerah.