Program Pengentasan Kemiskinan

Program Pengentasan Kemiskinan

Millenium Challenge Corporation (MCC) Program menjadi bagian penting bukan hanya untuk membantu pengembangan sumber daya di Indonesia, tetapi juga mendukung program pengentasan kemiskinan melalui pertumbuhan ekonomi. Berikutnya, analisis ini akan membantu pengembangan program pertumbuhan ekonomi yang lebih variatif; juga membantu proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-1014 yang sedang berjalan.
Selain itu, workshop ini menyediakan kesempatan yang sangat penting bagi para pemangku kepentingan untuk mendiskusikan implikasi-implikasi kebijakan sehubungan dengan program-program pengentasan kemiskinan. Pemerintah telah mengembangkan beberapa program pengentasan kemiskinan, yaitu Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dan Program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Pada 2010 yang akan datang, telah dialokasikan dana PNPM mencapai Rp 13 triliun yang akan disalurkan ke 6000 kecamatan lebih. Pada tahun yang sama, telah disiapkan dana program KUR sebesar Rp 100 triliun untuk membantu pembiayaan usaha kecil yang merupakan 98,9% entitas bisnis di Indonesia.
Kebijakan tersebut telah berhasil menurunkan angka kemiskinan. Pada tahun 2006 sekitar 39,3 juta atau 17,75% masyarakat Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan dan pada tahun 2008 turun menjadi 34,96 juta atau 15,42%.
Masalah kemiskinan dan kesenjangan pembangunan akan tetap menjadi agenda utama pemerintah. Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), distribusi beras rakyat miskin (raskin), dan PNPM, belum maksimal menurunkan angka kemiskinan, karena pelayanan belum sistematik dan saling tumpang tindih.

"Prgoram-program itu belum efektif, belum maksimal. Sistem yang ada saat ini masih acakadut," jelasnya saat perbincangan dengan detikFinance saat ditemui di kantornya, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (20/12/2009).

Menurutnya, program pengentasan kemiskinan macam BOS, jatah raskin, BLT dan khususnya PNPM, tidak secara nyata terserap oleh masyarakat kurang mampu. Khusus program PNPM, dirinya mengkritisi bagaimana alokasi dana yang diberikan, sebagian besar untuk pembangunan fisik. Padahal implementasi di lapangan, langkah ini tidak berdampak langsung bagi masyarakat miskin.

Masyarakat yang tergolong lebih mampu, punya kesempatan yang lebih besar dalam menjalankan pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan lainnya. "Rakyat miskin hanya terkena dampak tidak langsung. Hanya 30% pengembangan ekonomi keluarga miskin. Karena penyaluran kredit melalui perbankan, hingga hanya 25% masyarakat miskin yang dapat memanfaatkannya. Apalagi KUR di perbankan masih menganut sistem agunan. Hal ini juga sama dengan kebijakan raskin," paparnya.

"Jadi tidak hanya yang formal saja yang dapat kesempatan. Tentu program ini nantinya akan baik untuk masyarakat," imbuhnya.

Program Pengentasan Kemiskinan Tak Tepat Sasaran
Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal mengakui program pengentasan kemiskinan terutama di daerah masih belum optimal. Hal itu disebabkan banyaknya program pengentasan kemiskinan yang masih tidak tepat sasaran.

"Masih ada masalah kemiskinan karena ada program yang tak tepat sasaran. Raskin misalnya yang harusnya tidak menerima malah menerima, atau sebaliknya. Namun, kata dia, pemerintah terus melaksanakan program kemiskinan yang dibagi menjadi empat kluster. Pengentasan kemiskinan juga mendorong terwujudnya Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) hingga tahun 2025.