Berapakah sebenarnya angka kemiskinan absolut di negeri kita? Mungkin jawaban yang pasti sulit untuk kita dapatkan.Tetapi yang jelas, jumlah penduduk yang berada dalam kategori sangat miskin (absolute poverty) jumlahnya cukup besar, baik yang menetap di pedesaan maupun di perkotaan.
Di banyak negara, kemiskinan absolute seringkali dikaitkan dengan keadaan dimana terdapat kekurangan nutrisi, tingkat harapan hidup yang sangat rendah dan angka kematian bayi yang tinggi.
Kemiskinan adalah persoalan mulitidimensional yang dapat
diinterpretasikan secara berbeda oleh berbagai kalangan. Namun, cara pandang tersebut sudah banyak dibantah oleh para ahli yang melihat kemiskinan dari sisi ekonomi dan politik. Kaum miskin yang bekerja sebagai petani, nelayan, pedagang kecil atau buruh misalnya, tentu tidak lebih malas dari kaum kaya yang bekerja sebagai pegawai atau pengusaha. Di sini, kemiskinan dilihat sebagai produk struktural akibat sistem yang korup.
Kemiskinan terjadi karena kaum miskin tidak punya akses dan kontrol terhadap alat-alat produksi dan sumber daya yang memadai.
Petani yang tergusur dari tanahnya, nelayan yang kehilangan wilayah tangkapannya, atau buruh yang diupah tidak layak adalah contoh nyata bagaimana kemiskinan struktural diproduksi secara sistematis. Kondisi ini membenarkan padangan kaum struktural yang melihat negara hanya menjadi alat bagi kaum pemodal.
Pokok permaslahan yang menyebabkan terjadinya kemiskinan absolute adalah karena adanya kesalahan dalam mengatur sistem ekonomi, sosial, politik, pendidikan dan hukum. Kita tidak cukup hanya menitikkan air mata ketika melihat penderitaan masyarakat yang terlilit kemiskinan absolut, melainkan marilah bersama kita bergerak menuju pengelolaan negara yang benar supaya tidak ada lagi kemiskinan yang teramat sangat di negeri kaya raya ini.
Kemiskinan Absolut Harus Ditinggalkan
Pertama, kemiskinan jangan diukur hanya dengan angka. Dan keempat, pencapaian kesejahteraan harus menjadi tujuan dan bukan sebatas ‘hapus’-nya kemiskinan.
Untuk tiga pesan yang disebutkan di atas, tentu bukan merupakan pernyataan baru. Pesan ini mengandung arti bahwa capaian pembangunan harus diarahkan pada pencapaian kesejahteraan masyarakat dan bukan sebatas hilangnya kemiskinan. Kritik GK Absolut
Garis kemiskinan (GK) absolut sudah sejak lama dikritisi. Kalaupun ada, perubahan yang dilakukan masih terbatas pada penyesuaian tingkat harga kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang berlaku. Selain memotivasi kita untuk lebih bekerja keras dan cerdas, juga dapat berdampak pada perbedaan kebijakan yang akan diambil dalam usaha pengentasan kemiskinan. Oleh karena itu, penggunaan GK absolut yang digunakan BPS selama ini harus ditinggalkan. Lantas, bagaimana menguantifikasi GK yang mengadopsi dimensi ekonomi dan nonekonomi di atas?
Tidak mudah
Memang tidak mudah untuk menguantifikasi GK yang mampu menangkap seluruh dimensi ekonomi dan nonekonomi kemiskinan. Kalau pendekatan absolut mematok GK pada tingkat hidup (diukur dari pendapatan atau pengeluaran) per kapita berada di atas atau di bawah kebutuhan hidup yang paling dasar (makanan dan nonmakanan), sementara GK relatif mendasarkan ukurannya pada apakah tingkat hidup seseorang (diukur dari pendapatan atau pengeluaran) yang berada di atas atau di bawah tingkat pendapatan atau pengeluaran masyarakat tempat seseorang tersebut tinggal, sedangkan GK subjektif mengukur kemiskinan pada persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri.
Dalam konteks mewujudkan capaian kesejahteraan yang disampaikan Wakil Presiden dan sulitnya melakukan kuantifikasi terhadap dimensi nonekonomi kemiskinan, GK relatif merupakan pilihan terbaik untuk menggantikan GK absolut. Oleh karena itu, keberanian untuk mengambil keputusan ekonomi dan politik dengan menggunakan GK relatif sebagai pengganti GK absolut sudah saatnya dilakukan. Pasalnya, tidak saja untuk lebih memicu komitmen dan keseriusan pejabat di pemerintah pusat dan kepala daerah, tetapi juga untuk memacu para pihak yang berkepentingan lain di masing-masing daerah untuk terlibat dalam program tersebut khususnya dalam upaya making decentralization works for the poor.
Bukankah Indonesia tidak pernah bermimpi menjadi negara yang demokratis? Lantas, mengapa tidak dengan penggantian garis kemiskinan ini?
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan anda berkomentar, namun tetap jaga kesopanan dengan tidak melakukan komentar spam.