Proyek Pemerintah

Proyek Pemerintah
Proses tender proyek-proyek pemerintah pusat dan daerah banyak yang asli tapi palsu alias aspal, terlihat sudah memenuhi aturan tetapi pada kenyataannya sudah ada yang menguasai.

Demikian disampaikan pengamat ekonomi Drajad Wibowo melalui pesan singkatnya kepada

"Proses tender proyek-proyek pemerintah pusat dan daerah memang banyak yang aspal. Dari luar dikesankan seolah-olah tender proyek tersebut sudah sesuai good governance, sudah transparan, sudah kompetitif sehingga diperoleh harga dan kualitas terbaik. Pada praktiknya, kebanyakan proyek APBN dan APBD sudah ada yang mbaurekso (menguasai), bahkan dalam beberapa kasus sejak dari perencanaan proyek," ungkapnya.

Meskipun ada yang belum dikuasai, lanjut Drajad, kebanyakan proyek-proyek pemerintah tersebut telah ditentukan bagiannya oleh beberapa pihak, bahkan dari pemerintahan sendiri.

"Kalaupun belum ada yg mbaurekso, ketika akan masuk RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian dan lembaga) seringkali proyek tersebut sudah mulai di-kavling-kavling oleh oknum birokrat, calo anggaran, kontraktor dan politisi. Memang ada beberapa daerah serta unit teknis kementerian dan lembaga yang relatif bersih dari praktik kotor ini. Tapi jumlahnya tidak banyak," tegasnya.

Menurut Drajad, lembaga-lembaga yang ditugaskan untuk mengamankan pemerintahan seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), rupanya belum mampu membersihkan negara dari praktik KKN dalam penunjukkan tender proyek, seperti dalam kasus pembangunan Wisma Atlet.

"Adanya KPK, LKPP, dan BPKP ditambah pelaksanaan reformasi birokrasi yang katanya berhasil tapi faktanya tidak, serta peranan Inspektorat Jenderal, ternyata tidak berhasil memberantas, apalagi mencegah, praktek kotor tersebut. Akibatnya, belanja modal dan barang dalam APBN dan APBD jauh lebih mahal dari biaya yang sebenarnya. Kasus Wisma Atlet adalah contoh yangpaling akhir dan banyak diberitakan. Kasus seperti ini banyak sekali," jelasnya.

Bahkan, pembukaan proses tender secara elektronik pun, tambah Drajad, belum mampu mengurangi praktik tersebut. Akibatnya, negara pun dirugikan karena biaya proyek yang besar tanpa ada penghematan, serta hasil proyek yang tidak berkualitas.

"Dalam proyek pembangunan jalan misalnya, seringkali biaya riil-nya hanya 40-50 persen dari belanja APBN atau APBD. Sisanya menjadi bancakan oknum birokrat kementerian, lembaga dan daerah, oknum kontraktor, calo anggaran, politisi, bahkan hingga oknum auditor dan penegak hukum. Tender yang katanya terbuka maupun tender elektronis pun tidak banyak membantu, karena proyek sudah di-setting pemenangnya. Jadi jangan heran kalo jalan-jalan banyak yg hancur, jumlah jalan jauh di bawah kebutuhan. Lihat saja jalan di trans Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan Papua. Demikian juga dengan jalan provinsi dan kabupaten. Belum lagi proyek irigasi, gedung pemerintah, infrastruktur hingga pengadaan barang," ujarnya.

Jika praktik ini bisa diberantas, Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional ini yakin pertumbuhan ekonomi bisa mencapai 7 persen.

"Kalau praktik kotor ini bisa dikurangi sebagian saja, saya yakin perekonomian kita bisa tumbuh di atas 7 persen, dengan pemerataan yang lebih baik bagi rakyat. Jadi kita perlu perombakan total dalam belanja negara. Jika tidak, kasus seperti Wisma Atlet ini akan terus terjadi. Cara merombaknya bgmn? Banyak cara, asal ada kemauan," tegasnya.

Drajad yakin Menteri Keuangan Agus Martowardojo bisa melakukan tindakan yang mampu menjaga good corporate seperti yang telah dilakukan semasa dirinya menjabat Direktur Utama Bank Mandiri.

"Menkeu Agus Marto sudah pernah berhasil melakukan perombakan serupa, dengan mengubah budaya korporasi di Bank Mandiri," pungkasnya.